Forex Melalui Hp

FBS Indonesien merupakan Broker Forex online Yang Menerima Kaution Dan Rücktritt melalui Bank Lokal BCA, MANDIRI dan BNI tanpa perantara atau Austauscher. FBS Indonesien memberikan Bonus 100 setiap kali Kaution. Eksekusi cepat 0,1 sec tanpa requote, Minimal Anzahlung 1 USD, Spread rendah mulai 0 pips, Volumen 0,01 lot, Hebel 1: 2000. Anda Bebas menerapkan semua teknik perdagangan di FBS Indonesien. Buka Akun Sekarang dan Mulai Trading INFO: KLIK DISINI Sepasang pelajar sekolah menengah atas (SMA) von Kediri, Jawa Timur diduga menjadi aktor dan aktris video porno. Dalam sepekan ini, film biru yang mempertontonkan adegan cabul siswa-siswi berdurasi 4 menit 50 detik, telah menghebohkan masyarakat Kota Kediri. Cukup dengan ponsel yang memiliki fitur bluetooth dan infra rot, datei berbentuk 3gp dengan kapasitas 3,51 MB tersebut, bisa digandakan ke ponsel lain. Pemandangan itu yang kini terjadi di sebagian pelajar Kediri. Tidak sedikit siswa dan siswi bergerombol, hanya untuk melampiaskan rasa penasaranya menonton adegan pelajar mesum yang informasinya berasal dari salah satu sekolah favorit di Kota Kediri. Ada Yang Menonton ramai-ramai, dan tidak sedikit yang sengaja meminta copynya. Judul Datei itu sendiri adalah SMA 6. Saya dapat dari teman sekitar 4 hari lalu, tutur Irfan Maulana (17) salah seorang siswa SMK Negeri di Kota Kediri kepada wartawan Minggu (04102009). Melihat kualitas gambarnya, video porno ini sepertinya direkam melalui kamera video HP dengan modus mencuri (sembunyi-sembunyi). Adegan mesum di siang bolong ini diduga dilakukan di sebuah kedai lesehan di tengah perkebunan. Tempel ini ditengarai berada di sekitar Gunung Klotok yang dari pantauan memang banyak berdiri warung kecil serupa. Kalau diamati memang seperti di sekitar Gunung Klotok, tutur Irfan. Dalam adegan itu, sepasang siswa-siswi ini tidak sampai melepas seluruh seragam sekolah yang dikenakan. Dengan memelorotkan celana panjangnya, dan diikuti membuka beberapa kämpfen seragam dan menarik bH serta menyingkap rok pasanganya, aktor dan aktris porno ini kemudian duduk saling tindih (pangku) berhadapan. Keduanya melakukan hubungan lazimnya suami istri dengan Stil duduk, dengan perempuan di atas. Yang mengejutkan, usai menyalurkan hasratnya, keduanya membuang tisu yang tampak ternoda darah, yang diduga darah perawan. Dari seragam yang dikenakan, diduga sepasang siswa-siswi mesum itu merupakan warga salah satu sekolah favorit di Kota Kediri. Kalau Judul Datei yang saya dapatkan SMA 6. Tapi saya tidak berani memastikan apakah pemainya dari sana, pungkas Irfan. Kasat Intelkam Kepolisian Resor Kota Kediri Ajun Komisaris Polisi Paidi dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya peredaran video porno di Kediri dengan pemain berseragam sekolah. Namun kendati demikian, polisi belum mengambil langkah hukum sebelum ada laporan yang masuk Kita akan koordinasi dengan reskrim Kita sedang menyelidiki, apakah itu benar pelajar Kediri, atau hanya mirip saja, ujarnya. FOLLOW TWITTER Situs. co dengan mengklik Tombol Ikuti dibawah iniJIKA INI ADALAH IMPIAN ANDA Mungkin und a mengira saya seorang sarjana informatika yang pintar membuat website bisnis online yang dapat menarik uang secara otomatis melalui internet. Anda Salah besar SAYA BUKAN SEORANG SARJANA, Saya Hanya Lulusan D1 Leitfaden informatika Yang ijasahnya tidak diakui dimana-mana untuk mencari kerja (disetarakan SMA). Saya memakai sebuah alat pengumpul uang otomatis atas dasar ingin membuktikan bahwa kekayaan bukan hanya milik seorang pejabat, pengusaha, ataupun seorang yang berpendidikan tinggi. Namun dari seorang yang berpendidikan rendah pun bisa meraih keberhasilan dan kekayaan hanya dengan modal kecil. Dengan berbagai pertimbangan yang cukup rumit akhirnya saya mencoba menerapkan sebuah alat (software jadiberhasil) yang dapat menghasilkan uang secara singkat TANPA harus membuat website atau membelinya. Software jadiberhasil TIDAK mengajarkan bagaimana membuat E-book, namun memberikan sebuah alatsoftware yang bisa langsung dipakai untuk menghasilkan uang di internet. Cara pemakaiannya Wortspiel sangat mudah dan cepat sekali. Anda hanya perlu melakukan beberapa setingan untuk memasukan nama anda, nomor rekening anda (untuk transfer ke rekening bank anda), dan Hebatnya lagi sistem tersebut 100 jadi milik und a sendiri tanpa ada campur tangan dari siapapun. Jadi besarnya penghasilan 100 jadi milik und ein sentiri. Jika anda tertarik ingin membuktikan alat ini, und a dapat memesannya melalui Form bestellen dengan harga hanya Rp.249.000 Setiap ada kesempatan atau peluang yang baik, saya TIDAK pernah menghindarinya meskipun hanya sekali, namun selalu saya coba dan berusaha untuk menjadi satu bagian dari kesempatan atau peluang Yang baik itu Wahyu Jika Anda Bisa Mengetik dan Mengakses Internet, Anda Sudah Memiliki Syarat Yang Cukup Untuk Menghasilkan Uang Melimpah Dari Internet. Hanya Jika Anda Tahu Caranya Jadiberhasil untuk und ein Yang Benar Ingin Jadi Kaya. Saya tidak berbicara tentang kekayaan dalam arti kiasan, melainkan tentang kaya yang sebenarnya yaitu kaya harta. Tidak ada orang yang puas dengan harta yang sedikit Tidak ada orang yang memiliki semua yang diinginkannya tanpa memiliki banyak uang, kehidupan telah betitu maju dan kompleks sehingga orang biasa pun memerlukan banyak kekayaan untuk sekedar hidup yang layak. Setiap orang tentu ingin mencapai keinginan, hasrat untuk mencapai keinginan telah tertanam dalam diri manusia secara alami. Sukses dalam hidup adalah mencapai apa yang und ein inginkan, entah itu untuk keperluan hidup, pendidikan sampai dengan keagamaan. Anda dapat menjadi apa yang und ein inginkan dengan menggunakan benda-benda, dan und ein hanya bisa memiliki benda-benda tersebut bila und a cukup kaya untuk membelinya. Tentu und a akan lebih mendalami bila saya berikan contoh seperti berikut: keinginan untuk berobat berkelas, sekolah yang bagus, punya rumah layak dan mewah, kendaraan yang bagus, bisa pergi haji, tamasya ke dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, pemahaman tentang cara menjadi kaya adalah pengetahuan yang penting dan harus dipahami oleh anda apa pun agama dan ras anda, apa pun jenis kelamin anda, apa pun kegiatan und a saat ini. Tidak ada salahnya und ein ingin menjadi kaya. Hasrat terhadap kekayaan sesungguhnya adalah hasrat untuk hidup lebih kaya, penuh kecukupan. Hasrat tersebut patut dipuji Tidak ada orang yang sungguh-sungguh bahagia atau puas kecuali hidupnya terjamin. Seseorang tidak dapat hidup seutuhnya tanpa makanan yang baik, pakaian yang nyaman, rumah yang layak, bebas dari pekerjaan yang berlebihan, istirahat dan rekreasi yang penting bagi pikiran dan cinta. Untuk jiwa yang seutuhnya, seseorang harus memiliki cinta. Dan sayangnya ungkapan cinta kerap terhalang oleh kemiskinan Kebahagiaan tertinggi seseorang ditemukan dalam tindakan memberi kepada orang yang dicintainya. Orang yang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan tidak dapat memenuhi perannya sebagai seorang suami atau ayah atau ibu. Dalam hidup terdapat pikiran dan tubuh, dalam penggunaan benda materilah orang menemukan hidup yang seutuhnya bagi tubuhnya. Karenanya menjadi kaya itu sangatlah penting Sangat lumrah jika und a berhasrat menjadi kaya. Jika und Manusia normal, tidak bisa tidak berhasrat menjadi kaya. Sangat lumrah und a memberi perhatian terbaik pada cara menjadi kaya karena ini adalah pelajaran terhormat dan penting. Jika melalaikan pelajaran ini, und ein melalaikan kewajiban terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, dan manusia lain. Anda dapat melayani manusia lain dan kewajiban pada Tuhan bila und ein menjadikan diri sendiri sebagai yang terbaik. Pertanyaan lagi untuk Anda, Apakah und a sudah bekerja keras Membran tulang, mencari uang kesana kemari, namun hasil yang didapat belum juga memuaskan Apakah waktu sisa yang und ein miliki terlalu sedikit untuk keluarga hanya karena terikat dengan pekerjaan rutin yang melelahkan dan membosankan Anda stress setiap hari, Tertekan karena intimidasi bos anda, berangkat kerja di pagi hari dan kembali di rumah penuh dengan rasa lelah di malam hari. Dan besok anda akan ulangi lagi rutinitas ini Apakah seperti itu hidup und a Jika jawaban und a adalah quotYAquot, maka teruslah membaca Saya akan tunjukkan bagaimana mengubah kondisi finansial anda dengan cara sederhana, yang tidak pernah und ein bayangkan sebelumnya Bagaimana cara saya berubah Inilah yang akan Anda ketahui bila memiliki sistem saya ini. Ini halal, Saya beragama, saya juga takut neraka. Ini Halal Karena Kita Berdagang Dengan Barang Dagangan Yang Halal Dan Cara Berdagang Yang Halal. Mungkin anda sedang cari peluang sebagai sumber penghasilan utama atau sampingan und a Apakah anda mencari cara untuk mendapatkan banyak uang Cara jadi kaya Cara sukses dari internet dengan cepat Cara dengan modal kecil atau tanpa modal bisa punya banyak uang dan bisnis sukses Selamat bahwa und a telah menemukan jadiberhasil, Bukanlah kebetulan, ini merupakan takdir bahwa unda harus mencoba jalan anda menuju sukses dengan software jadiberhasil yang telah terbukti dapat menghasilkan uang dengan cepat dengan jumlah yang banyak. Inilah bisnis Yang Cepat Membran und ein Berhasil. Setelah anda membaca informasi ini, und a akan temukan RAHASIA meraih EINKOMMEN MELIMPAH. Dari Internet dan bisnis berjalan secara otomatis Jika anda mengikuti sebuah bisnis internet hanya untuk menjadi Wiederverkäufer, atau membuat e-book, atau harus membuat website, dan parahnya lagi harus membeli website, maka berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk mewujudkan bisnis anda di internet Berapa Biaya yang und a butuhkan untuk mempersiapkan semua itu Belum tentu juga hasilnya dapat berjalan dengan baik (Testfehler). Semua itu akan menyita waktu dan akan membuat und ein putus asa dan akhirnya andapun akan mulai meninggalkan ladang uang yang seharusnya bisa anda tuai. Namun saya yakin anda mengharapkan tidak perlu melalui semua kesulitan itu untuk mencapai tingkat ekonomi yang und ein inginkan, jika orang lain bisa, maka andapun juga pasti bisa Kuncinya BUKAN pada kepandaian, namun pada niat dan tekad untuk mau berhasil serta strategi yang und a terapkan dalam menjalankan bisnis Internet dan yang juga harus ada adalah cara dan alat yang benar yang hanya ada di jadiberhasil Rahasia agar bisa mempunyai bisnis yang terus menghasilkan uang masa kini dan sepanjang masa. Cara inilah yang membuat kelompok orang tersukses di internet bisa menjadi sukses Kami mengajak anda untuk mau maju dan berhasil bersama kami dengan menerapkan sebuah sistem ampuh yang sudah teruji mampu menghasilkan uang jutaan rupiah dengan: TIDAK perlu membuat website atau blog. TIDAK Perlu Membran E-Buch dan sejenisnya. TIDAK perlu menunggu waktu yang lama untuk menghasilkan uang melalui Internet. Kami Mukuka Kesempatan Bagi und ein untuk mengetahui sistem kami dalam menghasilkan uang jutaan rupiah setiap hari. Jika und ein serius silahkan lanjutkan membaca ulasan dari kami sampai selesai. Pernahkah und eine Membran, die sich in der Stadt befindet. Jennan Cuma Mimpi, Tapi WOJUDKAN Angan-Angan Itu Sekarang Juga Tidak Sulit Menjalankan Bisnis Internet asal und a tahu apa Yang harus und a terapkan dalam memulai bisnis anda. Sebuah harapan baru telah hadir bagi und ein yang ingin memperbaiki taraf hidup menjadi lebih baik. Sistem kami telah banyak mengubah hidup orang lain sampai detik ini Dan mereka yang haus akan kehidupan yang layak akan semakin bertambah pula. Untuk itulah kami dengan penuh kerendahan hati memberikan sebuah solusi yang sangat mudah untuk mewujudkan semuanya itu. Sebuah sistem yang bekerja untuk menghasilkan uang melalui internet secara otomatis dengan cara tercepat dan termudah dengan: ANDA TIDAK PERLU MEMBUAT MEMBELI BLOG ANDA TIDAK PERLU MEMBUAT E-BOOK DAN SEJENISNYA Dan Software Jadiberhasil: BUKAN BISNIS MLM BUKAN GELD SPIEL BUKAN PROGRAMM FOREX BUKAN PROGRAMM RESELLER BUKAN SKEMA KAYA MENDADAK bukan MERUPAKAN SKEMA PYRAMID bukan Arisan BERANTAI ATAU SEJENISNYA bukan MERUPAKAN E-BOOK DAN SEJENISNYA bukan Pay Per Click (klik iklan) ATAU SEJENISNYA Namun Software jadiberhasil merupakan: Sebuah sistem atau alat yang dapat langsung dipakai hanya dalam Waktu singkat untuk menghasilkan uang melalui Jaredan internet secara otomatis Saya Mungkin akan kesulitan secara keuangan bila saya tidak menggunakan cara ini untuk menghasilkan uang di internet dengan benar Dengan Software Ini Benar-Benar Bisa Berhasil, And Anda Dapat Melakukan Persis Sama Dengan Orang Yang Sukses-Sukses Lainnya Lakukan Agar Anda Sukses Juga. . QuotHarga Pantasnya 1.000.000 Rupiah. Tapi Saat Ini Saya Beri Diskon 75, cukup 249.000 saja. Bila Anda Melihat Halaman Ini Seharga 249.000, Maka Anda Beruntung. Dapat Naik Sewaktu-waktuquot Pola Pikir Pengusaha Yang Sukses Dan Harus Anda Ikuti Agar Sukses Juga: quotTidak Mau Kehilangan Kesempatan, Lakukan Secepat Mungkin. Apakah Kesempatan Ini Akan Tetap Ada Apakah Kesempatan Ini Malah Diambil Orang Lainquot Baca baik-baik sehingga Anda cukup Matha sekali dan tidak Membran Waktu untuk segera memulai menghasilkan uang melimpah dengan software ini. Akan kami jelaskan secara singkat: Darimana asal uang jutaan rupiah tersebut Anda harus tahu bahwa uang yang akan und ein dapatkan hingga jutaan rupiah adalah uang dari rekening orang-orang yang mentransfer sejumlah uang ke rekening anda. Mengapa mereka mau mentransfer uang ke rekening anda Anda akan mendapat software pembuat website penjual otomatis yang sudah terbukti dapat menghasilkan uang dari berjualan. Nah dari penjualan lah Anda dapat uang, logis dan halal karena berdagang. Anda akan mendapat software untuk membuat sistem yg membuat orang-orang sukses di halaman jadiberhasil, Anda akan mendapatkan persis dengan apa yang mereka dapat, jadi Anda juga bisa sukses besar seperti mereka. Jadi Anda juga bisa dapat 26 juta dalam sebulan seperti ibu Nita Ada panduan lengkapnya langkah-demi langkah bahkan disertai gambar, tidak perlu khawatir bila kesulitan boleh bertanya. Itulah hebatnya sistem kami Sistem yang kami gunakan bekerja secara otomatis tanpa dibatasi oleh waktu (24 jam). Dan andapun hanya tinggal duduk dan melihat rupiah demi rupiah masuk dalam rekening anda. Lalu bagaimana semua itu bisa bekerja Mereka tidak bekerja sendiri, tetapi mereka menggunakan sebuah sistem yang telah kami ciptakan untuk mendapatkan Einkommen secara otomatis dan terus menerus. Jadi sistem kamilah yang bekerja secara otomatis di internet. Anda tidak perlu mengetik, tidak perlu membuat website. Untuk menjalankan sistem ini, namun und a hanya tinggal melakukan beberapa setingan saja dan. Sistem unda bekerja untuk anda. Anda akan mengetahui sejumlah hal yang sangat penting ini: 3 alasan Anda belum menghasilkan banyak uang melalui internet dan cara ampuh untuk mengatasinya. Kesalahan dalam mencari uang yang bahkan orang pintar pun melakukannya. Cara membuat bisnis yang tetap jalan walau pemiliknya asik jalan-jalan Cara membuat bisnis yang bertahan kini dan sepanjang masa Rahasia Agar bisa Memiliki Peternakan uang Yang Menghasilkan. Sistem seperti apa yang bisa bekerja secara otomatis seperti itu Sistem kami berupa perangkat lunak yang bernama software jadiberhasil. Sistem kerjanya bersifat Plug n Spiel, und ein hanya tinggal melakukan beberapa setingan, dan itupun bisa dilakukan langsung melalui internet dan sistem bisa langsung bekerja. Sistem inilah yang sebagian besar mereka pakai untuk menjalankan bisnis internet sampai saat ini. Apakah saya harus membuat WEBSITE atau produk semacam E-BOOK TIDAK und a tidak perlu membuat sebuah website atau produk informasi berupa e-book seperti pada bisnis internet pada umumnya. Dan yang harus tahu bahwa sistem kami BUKAN berupa E-BOOK Kami TIDAK menjual E-Buch dalam menjalankan bisnis Internet. Namun sistem kami berupa software yang bekerja secara otomatis Bagaimana saya bisa memulainya Untuk bisa memulainya, und eine harus mempunyai sebuah software jadiberhasil milik anda sendiri. Karena sistem inilah yang akan bekerja untuk anda. Selanjutnya anda tinggal menjalankanya di internet tanpa harus pusing-pusing membuat website lagi ataupun hal lainnya. Anda bisa mendapatkan software jadiberhasil melalui Form bestellen dengan harga hanya Rp. 249.000 Anda akan tetap menjadi Mitglied kami seumur hidup sehingga tetap bisa mendapatkan Update mesin terbaru dari sistem kami. Sudah banyak sekali sistem kami yang di pakai untuk meraup uang di internet dalam waktu singkat dan jumlahnya hampir mencapai RIBUAN Mitglied. Tunggu apalagi Segera Miliki Bisnis Internet Milik anda sendiri dan raih keuntungan yang tidak terbatas. Untuk pemesanan silahkan isi formulir pemesanan pada Form ORDER sekarang juga. Sangat simpel sekali untuk menjalankan alat ini. Anda Tidak Perlu Pusing-Pusing Memikirkan Bagaimana Membran Website, Bagaimana Membran E-Buch dan lain-lain. Yang und a lakukan hanyalah memasukan Daten-Daten unda (Nama dan nomor rekening anda). Setelah itu und ein tinggal menunggu saja rupiah demi rupiah masuk ke rekening anda. Software jadiberhasil und ein yang akan mengatur uang dari user-user tersebut, sehingga und a tidak perlu turun tangan sama sekali. Dan semua bisa dilakukan langsung melalui jaredan internet di warnet maupun dirumah und ein sentiri. Segera miliki alat dahsyat ini dan segera wujudkan impian und a. KETERANGAN Produk ini BUKANLAH E-Buch Namun sebuah softwarealat yang dapat digunakan langsung pada jaringan internet unda. Anda dapat memesannya melalui Form bestellen dengan harga hanya Rp. 249.000 Silahkan anda download softwarenya pada halaman Mitglied menggunakan Benutzername dan Passwort anda. Jika anda belum terdaftar silahkan daftar terlebih dahulu melalui Formular bestellen. Silahkan baca panduannya dan mulailah terapkan melalui Internet und a. Bisa melalui warnet maupun jaredan internet dirumah und ein sentiri. Silahkan masukkan Daten-Daten und ein Termasuk Nama anda dan Nomor Rekening anda. Nomor rekening akan digunakan untuk melakukan transfer ke rekening bank unda. Silahkan cek rekening anda setiap hari, dan jangan lupa selalu ausdrucken kan ke bank unda sendiri, karena dijamin und a akan selalu ganti buku tabungan anda karena mulai penuh dengan nilai transferan yang tak kunjung henti. Untuk melakukan cek uang yang masuk und ein bisa juga melihatnya melalui alat ini. Bagaimana Mudah bukan Tanpa Membran E-Buch. Tanpa Membran WebsiteBlog. Hanya mengatur beberapa settingan Dan uang akan datang dengan sendirinya, ingat ini halal dan legal jadi tidak perlu khawatir. Itulah hebatnya dari alat Software jadiberhasil. Anda bisa keluar dari rutinitas kerja dan bahkan menghasilkan lebih banyak uang. Memiliki jumlah penghasilan yang membanggakan dan menyenangkan untuk orang tercinta dan diri Anda sendiri. KLIK DI SINI Untuk Membeli dan Mendapatkan Software Sistem Ini Mumpung Saat Ini Diskon 75 Bila Anda MERASA MEMBUTUHKAN amp INGIN punya Software ini. Dapatkan dengan bestellen sekarang juga. Keistimewaan untuk Anda dan betapa beruntungnya Anda hari ini Hari ini sedang ada diskon 75 Anda ingin softwarenya dan mulai menghasilkan uang di internet dengan cara yang benar alat yang benar pengalaman yang benar Anda belum mendapatkan banyak uang dari internet Ya Anda benar-benar harus memiliki software jadiberhasil Ini Silakan bestellen dengan klik bestellen dibawah ini. KLIK DI SINI Untuk Membeli dan Mendapatkan Software Sistem Ini Mumpung Saat Ini Diskon 75 Setiap kali kami melakukan update, kami akan mengirimkan email pemberitahuan kepada seluruh Mitglied. Mitglied boleh melakukan download ulang kostenlos untuk mendapatkan update terbaru dari kami Anda tidak perlu membeli ulang produk ini. Hanya dengan sekali bayar, unda akan mendapatkan keanggotaan yang berlaku untuk seumur hidup. Anda juga bisa sukses Bisa rekening bank apa saja Tidak ada batasan Hanya sedikit orang yang mengetahui cara menghasilkan banyak uang dari internet, kami adalah salah satu yang mengetahui caranya. Garansi Uang Kembali Selama 6 Bulan Produk quotsoftware jadiberhasilquot yang anda beli memiliki garansi selama 6 bulan terhitung sejak ID und a saya aktifkan. Dengan Keberadaan Programm Garansi uang kembali ini, unda tidak memiliki resiko kehilangan uang. Yang anda dapatkan justru adalah peluang untuk memiliki bisnis internet yang mampu mendatangkan lebih banyak uang dalam waktu singkatKumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Perdata Alur Prosedur Perkara dalam Hukum Perdata PELAKSANAAN PERJANJIAN BELI SEWA BARANG ELEKTRONIK PADA P. T. ADIRA QUANTUM MULTI FINANCE DIVISI NON OTOMOTIF SOLO BARU Sukoharjo, 09 PERAN DEWAN PENGAWAS Syariah TERHADAP PENGAWASAN ASPEK SYARAIAH DI Baitul MAAL WA TAMWIL (BMT) SAFINA KALTEN, 08 IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIEN Nomor 521PBI2003 tentang PRINSIP MENGENAL NASABAH I BANK Tabungan NEGARA Cabang Surakarta, 08 PELAKSANAAN IJIN POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NR. 1 Jahr 1974 tentang ERKAWINAN DAN KOMPILASI hüküm ISLAM (STUDI Kasus DI PENGADILAN AGAMA Surakarta), 08 STUDI tentang PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA, 08 ANALISIS YURIDIS tentang PRIVATISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN, 07 PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN Secară Swadaya DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS Lingkungan PERMUKIMAN (Studi Kasus di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri), 08 TINJAUAN tentang PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN Barang RAMPASAN NEGARA dI rumah PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) Surakarta, 08 PELAKSANAAN PENGAJIAN PEGWAI Negeri Sipil dI PEMERINTAH KOTA Surakarta (TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PP NEIN TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KESEMBLAN ATAS PP NO.7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL), 08 PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 36Pdt. G2006PA. Kra), 09 PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR BEA DAN CUKAI SURAKARTA DALAM Pemberantasan Barang palsu DAN HASIL BAJAKAN SETELAH BERLAKUNYA Undang-Undang Nomor 17 Jahr 2006 tentang KEPABEANAN, 09 PELAKSANAAN HUBUNGAN Kerja ANTARA PENGUSAHA DAN Pekerja DALAM KAITANNYA dengan ASPEK NORMA Kerja Di SOLOPOS, 08 PELAKSANAAN PERATURAN Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Jahr 2003 tentang PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI Daerah (Studi Kasus di BPKD Kabupaten Sukoharjo), 08 PEMBUKTIAN BENDA IMATERIIL BERUPA Listrik DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN Listrik dI PENGADILAN Negeri Magelang, 07 PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN YANG BERSIFAT TERLARANG ATAU DILARANG untuk DIEDARKAN OLEH Kejaksaan Negeri Karanganyar, 08 KAJIAN tentang PELAKSANAAN SURAT PANGGILAN GHOIB YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA Karanganyar, 08 TINJAUAN YURIDIS Undang-Undang Nomor 9 Jahr 2006 tentang SISTEM RESI Gudang SEBAGAI DASAR hüküm BAGI PERBANKAN DALAM MENGEMBANGKAN PEMBIAYAAN RETAIL BERBASIS RESI Gudang DI INDONESIEN, 08 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIEN , 08 TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB perdata MANAJER INVESTASI KEPADA INVESTOR Reksa DANA BERBENTUK Kontrak INVESTASI Kolektif DALAM Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Jahr 1995 tentang PASAR Modal, 08 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REMOTE TRADING SYSTEM DI BURSA EFEK JAKARTA BERDASARKAN Undang-Undang Nomor 8 Jahr 1995 tentang PASAR MODAL, 08 TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 08 TINJAUAN CARA PENGELOLAAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB) BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN NO. HK.00.05.4.1380 TENTANG PEDOMAN CPOTB SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08 STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NR. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM, 08 STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIEN NOMOR. 03MDAG PER22006 tentang PENGADAAN DAN PENYALURAN Pupuk BERSUBSIDI Untuk SEKTOR Pertanian (Studi Kasus Di Kabupaten Ngawi Jawa Timur), 08 STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT Macet dengan JAMINAN Gadai DAN FIDUSIA PADA Perusahaan Umum PEGADAIAN KANTOR Cabang Gondang Kabupaten Sragen, 08 STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN SIMPANAN dengan SISTEM BAGI HASIL DI BANK SYARIAH DAN SISTEM BUNGA DI BANK KONVENSIONAL (TINJAUAN DI PT BANK MUAMALAT INDONESIEN CABANG SOLO DAN DI PT BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SOLO), 08 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR (STUDI KASUS DI DINAS PASAR Sukoharjo), 08 STUDI KOMPARASI ANTARA Perusahaan Umum (Perum) PEGADAIAN dengan PEGADAIAN Syariah DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI Gadai (Studi di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Pálúr dan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru), 08 PERLINDUNGAN hüküm BAGI HAK ANAK untuk MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN Daerah KOTA Surakarta Nomor 8 Jahr 2003 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN Daerah KOTA Surakarta Nomor 6 Jahr 2002 tentang PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA Catatan Sipil, 08 PERSAINGAN TARIF PADA MASKAPAI Penerbangan INDONESIEN DIKAITKAN dengan PERSAINGAN Usaha Tidak sehat DITINJAU DARI Undang-Undang NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 08 PERTANGGUNGJAWABAN PT. Asuransi JASA INDONESIEN SEBAGAI PENANGGUNG KAITANNYA TERHADAP PENYELESAIAN Klaim Asuransi TANGGUNG JAWAB hüküm DIREKTUR DAN KARYAWAN (Direktor und OFFICER HAFTUNG), 07 ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN Istri Pertama BERDASARKAN Undang-Undang Nomor 1 Jahr 1974 tentang PERKAWINAN, 08 PENYELESAIAN SENGKETA Merek MENURUT Undang - UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Sengketa Antara Honda Karisma dan Tossa Krisma), 08 TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI, 08 PERBANDINGAN PEMBAGISCHE WARISAN UNTUK JANDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG hüküm perdata DAN hüküm WARIS ISLAM, 09 PERLINDUNGAN hüküm TERHADAP NASABAH DALAM Asuransi Syariah (STUDI DI PT Asuransi TAKAFUL KANTOR Cabang PERWAKILAN Surakarta), 09 TINJAUAN YURIDIS LARANGAN KEPEMILIKAN SAHAM silang (AKTIENBESITZ CROSS) ANTAR Perusahaan Telekomunikasi BERDASARKAN Undang-Undang Nomor 5 Jahr 1999 tentang LARANGAN Praktek POLI DAN PERSAINGAN Usaha Tidak sehat, 08 PELAKSANAAN PERJANJIAN Operasi bedah CAESAR ANTARA PASIEN dengan PIHAK rumah Sakit DI rumah Sakit Umum ISLAM KUSTATI, 08 TINJAUAN tentang PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM dengan JAMINAN FIDUSIA DI Koperasi Simpan PINJAM (KSP) Ibn Chaldūn Kabupaten PATI JAWA TENGAH, 09 DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN dI bawah Umur (STUDI Kasus dI PENGADILAN AGAMA Surakarta) 08 EKSISTENSI Asuransi KREDIT SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF BAGI BANK DALAM MENGATASI RISIKO KREDIT Macet (Studi di Perusda BPR Bank Pasar Klaten), 08 TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB perdata MANAJER INVESTASI KEPADA INVESTOR Reksa DANA BERBENTUK Kontrak INVESTASI Kolektif DALAM Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Jahr 1995 tentang PASAR Modal, 08 PROBLEMATIKA PENCATATAN KELAHIRAN BAGI Warga NEGARA KETURUNAN TIONGHOA DAN ARAB DI Surakarta STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN Catatan Sipil Surakarta), 07 ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPUTUSAN DESA DALAM Proses PEMERIKSAAN SENGKETA perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen), 08 DASAR KUKUM OPERASIONAL DAN MANAJEMEN Koperasi BERBASIS Syariah (Studi KOSPIN Syariah Karanganyar), 09 EFEKTIVITAS PERATURAN Mahkamah AGUNG REPUBLIK INDONESIEN Nomor 02 Jahr 2003 tentang prosedür MEDIASI dI PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA perdata DI PENGADILAN Negeri Surakarta, 07 EKSISTENSI MINI WARALABA DALAM PERSAINGAN Usaha DI PASAR RITEL BERDASAR Undang Undang Nomor 5 Jahr 1999 tentang LARANGAN PRAKTIK POLI DAN PERSAINGAN Usaha Tidak sehat DI Surakarta, 07 IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH WAL Ijarah AL-MUNTAHIA BIT - TAMLIK DALAM PRODUK KONGSI PEMILIKAN RUMAH SYARIAH (KPRS) PADA BANK MUAMALAT INDONESIEN CABANG SOLO 08 KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH (Studi Kasus pada PT. Sarana Surakarta Ventura), 08 KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA GUGAT CERAI dengan Alaşan SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA (STUDI Kasus DI PENGADILAN AGAMA Klaten), 08 Kontrak PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE) DITINJAU DARI hüküm PERJANJIAN, 08 PELAKSANAAN Lelang Umum (TENDER ) DALAM PENGADAAN Barang DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS PEKERJAAN Umum Kabupaten Batang, 08 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM API Ringan OLEH KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KOTA Surakarta BERDASARKAN PERATURAN Daerah Nomor 12 Jahr 2002 tentang PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN, 08 PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK OLEH Panti Asuhan Widya kasih Boyolali BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIEN 08 IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PENANGGUNGAN DI PT. BNI (PERSERO) TBK CABANG SURAKARTA, 08 PENYELESAISCHER KLASSE ASURANSI TKI PADA PT. Asuransi JASA INDONESIEN (Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesien Cabang Yogyakarta), 08 KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN Syariah SETELAH BERLAKUNYA Undang-Undang Nomor 3 Jahr 2006 tentang PERUBAHAN Undang-Undang Nomor 7 Jahr 1989 tentang PERADILAN AGAMA TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN NIAGA DI RADIO PTPN FM SOLO, 07 KAJIAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN, 09 TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. Asuransi JASA INDONESIEN DALAM PENYELESAIAN Klaim Asuransi PENGANGKUTAN Barang DI LAUT (Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesien Cabang Surakarta), 08 TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE DALAM SENGKETA perdata DITINJAU DARI UU NO 11 Jahr 2008 tentang Informasi DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, 09 PELAKSANAAN SURAT Edaran Mahkamah AGUNG Nomor 4 Jahr 2008 tentang PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA DITINJAU DARI ASAS Sederhana, Cepat, DAN BIAYA Ringan DI PENGADILAN Negeri Boyolali, 09 TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN dengan ADANYA AKTA ARBITRASE (Studi Putusan Kasus PT. Environmental Network Indonesien dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF international Corporation), 09 PELAKSANAAN PERJANJIAN TINDAKAN KEDOKTERAN (informed consent) ANTARA PIHAK rumah Sakit dengan PASIEN MELAHIRKAN DI BAGIAN KAMAR BERSALIN RSUD Dr. MOEWARDI Surakarta, 09 KAJIAN YURIDIS PEROLEHAN HAK PEMAKAIAN Tempat Usaha MELALUIPERJANJIAN KREDIT dengan JAMINAN Sertifikat HAK PEMAKAIAN Tempat Usaha ANTARA PEDAGANG dengan BANK DI PASAR Perusahaan Daerah PASAR JAYA, 09 KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD nikah MENURUT PERATURAN Menteri AGAMA Nomor 2 Jahr 1987 tentang WALI HAKIM (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor. 03Pdt. P2009PA. Skh.), 09 HAMBATAN DAN SOLUSI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT DALAM BENTUK BEASISWA (STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT KLATEN), 08 PELAKSANAAN IJIN POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA ), 08 PENERAPAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.585MEN. KESPERIX1989 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT) PADA PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA, 08 TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI DASAR HUKUM BAGI PERBANKAN DALAM MENGEMBANGKAN PEMBIAYAAN RETAIL BERBASIS RESI GUDANG DI INDONESIA, 08 PELAKSANAAN PENGAWASAN MAKANAN YANG BEREDAR PADA KONSUMEN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA (STUDI PELAKSANAAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN), 08 PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TKI PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta), 08 TINJAUAN TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BERUPA DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI BLBI PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) ANTARA BANK BALI DAN BDNI, 08 TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL ( Studi pada Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ) 08 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE, 08 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI ASSALAAM HIPERMARKET SOLO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08 PELAKSANAAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA, 08 PERUBAHAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA ( STUDI TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 22PDT. P2007PA. SKA DAN NOMOR: 11PPPHP2004PA. SKA), 08 ANALISIS KREDIT SINDIKASI DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK ( Studi Kasus di PT. BNI (Persero) Tbk ) 08 ASPEK HUKUM HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN RUMAH SAKIT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DI RUMAH SAKIT DR. MOEWARDI SURAKARTA, 08 REALISASI TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGANGKUT UDARA TERHADAP PENUMPANG PENERBANGAN DOMESTIK PADA PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) 08 STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMJATUHKAN PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA, 09 TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL ( Studi pada Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ), 08 STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM, 08 KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN SURAT PANGGILAN GHOIB YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR, 08 PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PAJAK REKLAME (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen), 08 TANGGUNG JAWAB PERDATA PENULIS SURAT PEMBACA DALAM HAL MENIMBULKAN KERUGIAN PIHAK LAIN (Studi Kasus Perkara Nomor. 178PdtG2007PN. JKT. UT), 09 IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI SECARA SYARIAH DI BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH SURAKARTA, 09 PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PORNOGRAFI DI INTERNET (CYBERPORN) SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA, 09 PENGGUNAAN LAYANAN PHONE BANKING BAGI NASABAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN, 06 IMPLIKASI SISTEM PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA, 09 KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT NGEMPLAK SURAKARTA, 09 TINJAUAN TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO STUDI TENTANG PERLAWANAN PEMBATALAN LELANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN USAHA WARALABA SEBAGAI BENTUK POLA KEMITRAAN USAHA KECIL DI KOTA SURAKARTA, 07 PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS SERTIFIKAT LISENSI PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK DI HOTEL AGAS SURAKARTA,06 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV) DENGAN FREMANTLE MEDIA DALAM PROSES PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM TOUCH THE CAR(DOUBLE CHALLENGE) PROSES VERIFIKASI GSP (GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE) SURAT KETERANGAN ASAL FORM A PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA ANALISIS MENGENAI BEDAH PLASTIK BERDASARKAN ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BEDAH PLASTIK 8220Ny. P8221 OLEH 8220dr. W8221 DI RUMAH SAKIT UMUM BANDUNG),06 STUDI TENTANG PROSEDUR PENERBITAN AKTA CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA,07 STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM,06 KAJIAN YURIDIS EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN PENGUPAHAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN KAWIN ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP KESEIMBANGAN TERHADAP ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI TAKAFUL DI KOTA MEDAN. p, 07 ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN LISTRIK, 09 ASPEK HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UU NO.40 TAHUN 2007, 08 ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL BANK DENGAN JAMINAN FIDUSIA, 08 ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMELIHARAAN TANAMAN KELAPA SAWIT ANTARA UD RAP MARULI DENGAN PTPN IV UNIT KEBUN GUNUNG BAYU, 08 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MELALUI MULTILEVEL MARKETING, 07 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KARTU ATM (STUDI KASUS DI BANK BNI 1946 CAB PEKANBARU), 01 ASPEK HUKUM SECONDARY MORTAGE FACILITY (SMF) DALAM RANGKA SEKURITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH PERBANKAN, 08 ASURANSI KECELAKAAN DIRI TERHADAP WISATAWAN DI DAERAH OBJEK WISATA, 07 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) YANG DILAKUKAN BANK SUMUT KEPADA MASYARAKAT SEKITARNYA, 08 DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DIKAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS DALAM UU NO 40 TAHUN 2007, 09 EKSISTENSI DARI KEBERADAAN UU DESAIN INDUSTRI NO.31 TAHUN 2000 SEBAGAI PROTEKSI DI SEKTOR PERDAGANGAN, 09 FUNGSI LEMBAGA JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, 08 FUNGSI LEMBAGA PENYANDERAAN DALAM SISTEM PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PAJAK, 07 GANTI RUGI PENGIRIMAN WESEL POS PADA PT POS INDONESIA (PERSERO), 07 HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENJAMIN DENGAN PIHAK PEMBERI KREDIT KEPADA UKM DI KOTA MEDAN, 08 HUKUM WARIS ADAT (STUDI KASUS DI KAB NIAS), 08 IMPLEMENTASI KEWENANGAN MK DALAM MENGUJI UU TERHADAP UUD 1945, 08 KEABSAHAN DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DENGAN DIGITAL SIGNATURE MELALUI ELECTRONIC COMMERCE, 08 KEBERADAAN SKB 5 MENTERI DIBANDINGKAN DENGAN UU KETENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003 DAN UU HAM NO 39 TAHUN 1999, 08 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BERDASARKAN UU NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, 08 MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH, 07 MEKANISME PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA PERORANGAN DALAM PRAKTEKNYA DI BPR BANK PASAR KOTAMADYA MEDAN, 07 PASAR MODAL SEBAGAI SARANA PENDANAAN BAGI PERUSAHAAN DAN ALTERNATIF SARANA INVESTIGASI BAGI MASYARAKAT (INVESTOR) PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT SUZUKI FINANCE INDONESIA CAB LHOKSEUMAWE, 08 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAKAI JASA BIRO PERJALANAN PADA PT WINAYA TRAVEL SETELAH BERLAKUNYA UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08 PELAKSANAAN SUNSET POLICY PAJAK TAHUN 2008, 09 PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI PNS KEPADA PARA AHLI WARIS KORBAN BENCANA ALAM TSUNAMI DI NAD, 07 PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG MEREK MENURUT KONSEPSI UU MEREK, 08 PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BUMN DI PTPN IV MEDAN, 08 PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN THE BASEL CORE PRINSIPLES FOR EFFECTIVE BANKING SUPERVISION, 08 PENYALAHGUNAAN HAK ATAS BENDA JAMINAN YANG DIKAITKAN DENGAN GADAI, 08 PENYALURAN DANA UKM MELALUI PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK MANDIRI CABANG SOLOK SUMBAR, 08 PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN (PERSONAL GUARANTEE) DI DALAM PERMOHONAN PERKARA PAILIT, 07 PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI DALAM PROSES PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT, 08 PERANAN PENANAMAN MODAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KAB SIMEULUE, 08 PERBANDINGAN PENGALIHAN HAK CIPTA KEPADA AHLI WARIS SECARA PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA DAN MENURUT UU HAK CIPTA, 07 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT TELKOM DENGAN PENYELENGGARA WARUNG TELKOM DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN PERMENKOMINFO NO 8 TAHUN 2006, 08 PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN DALAM PRAKTEK STANDARD CHARTERED BANK DI MEDAN, 04 PERJANJIAN TUKAR-MENUKAR (BARTER) TANAH HAK MILIK, 08 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK PADA PT PLN WILAYAH SUMUT CAB MEDAN, 08 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG TERKENAL ASING DARI PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA, 08 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PERKEBUNAN, 08 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN, 08 PERTANGGUNGJAWABAN PENGAWAS TERHADAP PENGELOLAAN SUATU YAYASAN MENURUT UU NO 16 TAHUN 2001, 08 RESIKO HUKUM YANG TERJADI DI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08 SUATU KAJIAN TENTANG SIFAT-SIFAT DAN KARAKTERISTIK PERJANJIAN FRANCHISE, 03 TANGGUNG GUGAT PT PLN (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN YANG DITIMBULKAN AKIBAT PEMADAMAN ALIRAN LISTRIK, 08 TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, 08 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM HAL TERHADI KEGAGALAN BANGUNAN DI DALAM KONTRAK KONSTRUKSI, 08 TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PENYAMPAIAN PROSPEKTUS DI PASAR MODAL, 08 TINJAUAN HUKUM ATAS PERJANJIAN KREDIT SERBAGUNA MIKRO MANDIRI, 08 TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ATAS WANPRESTASI YANG TERJADI DALAM JUAL BELI SOFTWARE SECARA ELEKTRONIK, 07 TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI GAS BUMI ANTARA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK WILAYAH III SUMBAGUT DENGAN KONSUMEN, 07 TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMILIKAN RUMAH ANTARA CONOCOPHILIPS INDONESIA INC LTD DAN KARYAWANNYA, 07 TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN UU NO 8 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08 TINJAUAN TERHADAP MANFAAT ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PELUNASAN HUTANG KPR PADA BANK (PT BANK CENTURY, TBK), 08 TINJAUAN YURIDIS BUSINESS JUDGEMENT RULE PADA DEWAN KOMISARIS MENURUT UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, 09 TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI BENDA SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN FIDUSIA MENURUT UU.42 TAHUN 1999, 08 TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN HAKIM AD HOC DI PENGADILAN NIAGA, 07 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR YANG MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT, 08 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL DI INDONESIA, 07 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROSEDUR KEPABEAN DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR BARANG DI PELABUHAN BERDASARKAN UU NO 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEAN, 08 TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE BERDASARKAN UU TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, 08 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BENDA TIDAK BERGERAK SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT, 08 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI PENGATUR ARUS PEMBAYARAN UANG GIRAL PADA PT BRI CAB KISARAN, 07 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM KONTRAK BAGI HASIL DALAM INDUSTRI PERMINYAKAN, 08 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK (ADOPTIE) WNI OELH WNA, 08 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN INSTRUMEN GUGATAN CLASS ACTION DALAM PROSES GANTI RUGI KASUS-KASUS KORUPSI DI INDONESIA, 07 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM, 08 TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PERUSAHAAN PEMASANG IKLAN BERKAITAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN KONSUMEN, 08 UPAYA BANK DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN TERJADINYA KREDIT MACET, 07 UPAYA BANK DALAM MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN, 08 UPAYA BANK MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH, 07 PERKAWINAN ANTAR AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TRADITIONAL KNOWLEDGE GUNA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA, 07 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK ATAS PENERBITAN LATTER OF CREDIT (LC) FIKTIF KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA DALAM RANGKA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL (SUATU TINJAUAN KRITIS TERHADAP SINKRONISASI PRODUK PERUNDANGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG WARALABA DAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250MPPKep71997 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP LAGU DAN MUSIK OLEH PENGGUNA KOMERSIAL DI HOTEL SURAKARTA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS NON LITIGASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA CABANG SURAKARTA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL ( Studi pada Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ), 08 IMPLEMENTASI AGREEMENT ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (PERSETUJUAN TENTANG KEBIJAKAN INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN PERDAGANGAN) OLEH PEMERINTAH INDONESIA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TUNAI DI KOTA SURAKARTA TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1241MENKESSKXI2004 TENTANG PENUGASAN PT ASKES (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI DI PT ASKES (PERSERO) KANTOR CABANG SURAKARTA) KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN WARALABA DI OUTLET KEBAB TURKI BABA RAFI CABANG SURAKARTA EFEKTIFITAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP LAGU DAN MUSIK OLEH PENGGUNA KOMERSIAL DI HOTEL SURAKARTA PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN BIROKRASI DALAM KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH di KABUPATEN SRAGEN PENGARUH PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEWENANGAN BANK INDONESIA DI BIDANG PENGAWASAN PERBANKAN,08 TINDAKAN PLAGIARISME DALAM TAYANGAN TELEVISI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA,09 GUGATAN GANTI RUGI ATAS KORBAN PENGGUSURAN OLEH PEMERINTAH ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH),09 HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN PERMASALAHAN DALAM POLIS ASURANSI JIWA BERINVESTASI 8220KADO8221, 08 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA NOMOR 19KPPU-L2007 TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 BERKAITAN DENGAN PERSOKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI KEGIATAN USAHA PESAINGNYA YANG DILAKUKAN OLEH EMI SOUTH EAST ASIA, 09 ANALISIS YUTIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. STUDI PERJANJIAN KREDIT PT. BANK X,08 IMPLEMENTASI DAFTAR NEGATIF INVESTASI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK: STUDI PADA PT. INDOSAT TBK 8211 QTEL, 09 PEMBATALAN PERJANJIAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM, 08 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DERIVATIF,09 ANALSIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK Y,09 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN OBAT-OBATAN ATAS INFORMASI OBAT YANG BEREDAR LUAS DI PASARAN DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN: STUDI KASUS TIGA MEREK OBAT PENGHILANG GEJALA FLU, 08 ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DI INDONESIA STUDI KASUS PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO),09 ANALISIS TERHADAP WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENJAMIN EMISI EFEK DALAM PROSES PENAWARAN UMU (INITIAL PUBLIC OFFIRINGIPO) (STUDI KASUS PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA PADA PT. WAHANAARTHA HARSAKA Tbk.),09 PERBEDAAN PROSES PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK SEBELUM DAN SESUDAH PERMA NO.1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERAHADAP PUTUSAN BPSK, 09 PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG, 08 DUGAAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN OLIGOPOLI PADA PENYELENGGARAAN KEDELAI IMPOR, 08 PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 258Pdt. G2008PA. JT DAN NOMOR 02Pdt. P2007PA. JT,09 DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM JASA PELAYANAN TAKSI DI BATAM, 09 PERIZINAN PENANAMAN MODAL: STUDI DI PRVINSI DKI JAKARTA, 09 PENYALAHGUNAAN SHORT SELLING DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN EFEK, ANALISIS KASUS. THE BLACKSTONE GROUP DAN ADS CORP. MELAWAN PAUL BERLINER, 09 AKUISISI PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TERHADAP PT. INDOMARCO ADI PRIMA SEBAGAI DISTRIBUTOR MAKANAN OLAHAN DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA, 09 PENETAPAN PKPU YANG MENGAKIBATKAN PERMOHONAN KASAI OLEH KREDITOR LAIN ATAS PT. ARGO PANTES Tbk. 08 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMANFAAT JASA PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI KASUS. KELALAIAN PELAKU USAHA PEMBESARAN ALAT VITAL PRIA DI MENTENG), 09 ANALISIS PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) OLEH PERUSAHAAN EFEK DI INDONESIA DALAM STUDI KASUS TRANSAKSI SAHAM PT. SUGI SUMAPERSADA Tbk DAN PT ARONA BINASEJATI Tbk,09 PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DENGAN AGUNAN BERUPAN TANAH (STUDI KASUS BANK X), 09 PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG,09 PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) YANG DILAKUKAN OLEH WARGA MASYARAKAT DI INDONESIA, 09 ANALISIS YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN WARALABA MENURUT PP NO. 42 TAHUN 2007 MENGENAI WARALABA (STUDI PADA PT. X DAN PT. CAHAYA HATINDO), 09 PENARIKAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09 ANALISIS ASPEK LEGALITAS TRANSAKSI EFEK SHORT-SELLING PADA MASA KRISIS KEUANGAN (STUDI KASUS: PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 8-10 OKTOBER 2008 DISEBABKAN PENURUNAN HARGA SECARA TAJAM TERKAIT INDIKASI SHORT-SELLING),09 PEREDARAN PRODUK PERMEN IMPOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PEREDARAN PRODUK PERMEN WHITE RABBIT),09 TUGAS BANK INDONESIA UNTUK MENGATUR DAN MENGAWASI PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR),09 MERGER BANK CIMB NIAGA DENGAN BANK LIPPO SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN SINGLE PRESENCE POLICY DI INDONESIA, 08 DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN 8211 PERUSAHAAN FARMASI DI INDONESIA DALAM PENETAPAN HARGA OBAT GENETIK,08 PENERAPAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAD DALAM PUTUSAN HAKIN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA PERDATA REGISTER NOMOR:89PDT. G2005PN. TNG.), 09 PELAKSANAAN KEBIJAKAN LAYANAN SYARIAH (OFFICE CHANNERLING) PADA BTN UNIT USAHA SYARIAH (UUS), 09 PENCATATAN SAHAM LEWAT BELAKANG (BACKDOOR LISTING) DENGAN CARA MELAKUKAN AKUISISI (STUDI KASUS: AKUISISI) PT FATRAPOLINDONUSA INDUSTRI TBK. OLEH TITAN INTERNATIONAL CORP. SDN. BHD), 08 HUKUM YANG HIDUP (LIVING LAW) DALAM MASYARAKAT LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI SWASTA DALAM KAITAN DENGAN PENGGUNAAN FREKUENSI TELEVISI, 09 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DITINJAU DARU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA INTERNET PT. FIRST MEDIA, TBK, 08 METODE REASURANSI QUOTA SHARE TREATY DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN, 09 PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG TELEKOMUNIKASI: Studi Tentang Investasi Qatar Telecom (Qtel) di Indonesia, 09 TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NAHKODA DALAM PENGANGKUTAN BARANG,08 EKSEPSI TERHADAP GUGATAN YANG BERSIFAT PREMATUR DALAM HUKUM ACARA PERDATA (STUDI KASUS: GUGATAN CITIZEN LAWSUIT GERAKAN RAKYAT PENYELMAT BLOK CEPU), 09 ANALISIS KEMUNGKINAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INTERKONEKSI ANTARA PT TELEKOMUNIKASI SELULER DAN PT. NATRINDO TELEPON SELULER, 08 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU SEBAGAI SATU PERJANJIAN DILIHAT DARI SISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UUPK (Studi Kasus: Pembataan Klausula Baku pada Tiket Maskapai Lion Air oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), 09 STATUS PERSONAL SPV DALAM KASUS PENERBITAN SURAT UTANG PIUTANG PT INDAH KIAT PULP amp PAPER Tbk. (PUTUSAN PENGADILAN BENGKALIS NOMOR 050DT. G2003PN. BKS),08 KETERBUKAAN INFORMASI PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM OLEH CALON EMITEN DI TENGAH MASALAH PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA ANAK PERUSAHAAN. STUDI KASUS PENAWARAN UMUM P. T. BAYAN RESOURCES, Tbk. 09 GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENJUALAN TANKER VLCC PERTAMINA, 09 KAJIAN TERHADAP POSISI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958, 08 ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENAMBAHAN FASILITAS KREDIT (rEFINANCING) SEBAGAI ADDENDUM PERJANJUAN KREDIT MODAL KERJA, 09 PENITIPAN KOLEKTIF PADA PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT (SCRIPLESS TRADING), 08 TANGGUNG JAWAB PERDATA BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT (STUDI KASUS MESDIWANDA SITEPU MELAWAN BIDAN HERAWATI, RUMAH SAKIT PASAR REBO, DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA), 09 KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) DITINJAU DARI HUKUM KEKELUARGAAN ISLAM,09 PENGGUNAAN PASAL INKONSTITUSIONAL DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1411PID. B2006JKT. PST), 09 ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBONCENGAN KETENARAN MEREK ASING TERKENAL UNTUK BARANG YANG TIDAK SEJENIS (KASUS MEREK INTEL CORPORATION LAWAN INTEL JEANS), 09 UNIFIKASI KEBIASAAN (CUSTOM) INTERNASIONAL MENGENAI DOCUMENTARY CREDIT DI DALAM UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTERY CREDIT 600 TAHUN 2007, 09 RESTRUKTURISASI UTANG DENGAN POLA KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM (DEBT EQUITY SWAP) STUDI KASUS PKPU PT ARGO PANTES Tbk. DAN PT SEKAR LAUT TBK,09 KEWAJIBAN DIVESTASI PADA PENANAMAN ASING DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM (Studi Kasus Perjanjian Kontrak Karya Antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia), 08 TINJAUAN TERHADAP HARTA BERSAMA (SYIRKAH) SUAMI ISTERI DALAM HAL PERMOHONAN SITA MARITAL (MARITALE BESLAAG) BERDASARKAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERKARA NO. 549Pdt. G2007IPA. JP), 09 WANPRESTASI DALAM PERJAJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN BANGUNANJASA (STUDI KASUS PERJANJIAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DI MERAUKE),09 SYARAT-SYARAT PEMBERIAN KUASA DITINJAU DARI SEGI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (STUDI KASUS NO. 316PDT. GPN. JKT. PST ANTARA PT. MANGGALA DWI LESTARI DENGAN PT. ASURANSI PRIMA PERKASA INTERNASIONAL), 09 PEMERINGKATAN EFEK TERHADAP REKSADANA PENDAPATAN TETAP, 08 AKUISISI BANK LOKAL OLEH BADAN HUKUM ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN (STUDI KASUS: AKUSISI BANK EKONOMI OLEH HSBC), 08 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI DAERAH KEGIATAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL,09 PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA KETENAGAAN LISTRIK. STUDI KASUS PENERAPAN TARIF DASAR LISTRIK (TDL) OLEH PT. PLN (PERSERO), 09 PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT DENGAN PENERBITAN PROSPEKTUR PT. ADARO ENERGY TBK, 09 ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS: KOSPON JASA), 09 KESALAHAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS JAGUNG DI KEDIRI (STUDI TERHADAP PENERAPAN UU NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN UU NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN DALAM PUTUSAN PN KEDIRI NOMOR 515PID. B2005PN. KDI), 09 TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ATAS PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN BADAN HUKUM ASING OLEH PENGADILAN NIAGA INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN MARI NO 033KN2006 jo. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.16PAILIT2006PN. NIAGA. JKT PST DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 03PAILIT PN. NIAGA. JKT. PST.),08 ANALISIS PERJANJIAN KERJA JANGKA WAKTU TERTENTU TERHADAP KARYAWAN PADA PT GAPURA ANGKASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, 09 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT, 08 MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN OLEH EMITEN YANG BERGERAK SEBAGAI PERUSAHAAN EFEK (ANALISIS KASUS PT. UNITED CAPITAL INDONESIA, Tbk), 09 TINJAUAN PERSAINGAN USAHA PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA INDUSTRI HILIR (STUDI KASUS PENUNJUKKAN LANGSUNG DAN LELANG PENYEDIAAN BBM BERSUBSIDI), 08 DUGAAN PRAKTEK KARTEL YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA JASA TELEPON SELULER DALAM PENETAPAN TARIF SMS (sHORT MESSAGE SERVICE) DITINJAU DARI HUKUM PERSAIAN USAHA,08 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN SIRKIT SEWA (STUDI KASUS PERJANJIAN LEASED LINE ACCES SERVICE),09 ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TERBUKTI MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN TENDER, 09 TINJAUAN YUTIDIS JOINT VENTURE AGREEMENT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, 09 ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN SYSTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK OLEH PT. PLN (PERSERO) DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09 UNIT USAHA STRATEGIS 8211 STRATEGIC BUSINESS UNIT (8220SBU8221) SEBAGAI ALRTERNATIF SUMBER PENDANAAN DI PERGURUAN TINGGI BHMN, 09 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLIKASI UUPT No. 402007 TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERSEROAN TERBATAS DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN, 09 PARTICIPATING INTEREST DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DITINJAU DARI OTONOMI DAERAH (KEIKUTSERTAAN BUMD DALAM PARTICIPATING INTERST BLOK CEPU), 09 HAK ASUH ANAK YANG DIBERIKAN KEPADA AYAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 345Pdt. G2007PA. Bks, NOMOR 878Pdt. G2005PAJS DAN NOMOR 904 DAN NOMOR 904Pdt. G2007PAJS),09 INFORMED CONSENT DOKTER SPESIALIS NEFROLOGI DENGAN PASIEN GAGAL GINJAL (Studi Kasus Instalasi Hemodialisis R. S. Pantai Indah Kapuk), 09 TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA: STUDI KASUS PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK), 08 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGGUNA JASA TRANSPORTASI KERETA API DI WILAYAH JABODETABEK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09 ANALISA HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG LEWAT LAUT (STUDI KASUS PERJANJIAN BONGKAR MUAT), 09 KARTU KREDIT SEBAGAI BAGIAN DARI KREDIT TANPA AGUNAN (DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIA), 09 ANALISIS PERBANDINGAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN NEW ZEALAND, 09 ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS ATAS DUGAAN PENGGELAPAN REKENING EFEK NASABAH,09 PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI TERHADAP SEBUAH OBYEK BARANG YANG DIIKAT OLEH EQUIPMENT LEASE AGREEMENT (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2831 KPDT1996), 09 KEWENANGAN CATATAN SIPIL MENCATATKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MENURUT PASAL 35 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, 09 KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGEKETA PERBANKAN SYARIAH YANG MENGGUNAKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, 09 ASPEK HUKUM PERJANJIAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN SEWA GUNA USAHA DAN PEMBIAYA KONSUMEN (PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSEMEN PT. HD FINANCE), 09 ANALISIS PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR P. T.ASTRA SEDAYA FINANCE, 09 PERMOHONAN WALI ADHOL MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL NOMOR 08Pdt. P2008PA. TG, NOMOR 10Pdt. P2007PA. TG DAN NOMOR 11Pdt. P2007PA. TG), 09 PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK PENERBIT KARTU KREDIT (STUDI KASUS: IMPLEMENTASI PADA PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk), 09 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09 ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN APOTEKER DI KLINIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN, 09 ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA, 09 PEMBUKTIAN DALAM ACARA PEMERIKSAAN BIASA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 104G2008PTUN. JKT), 09 BENTURAN KEPENTINGAN DALAM KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT ANALISA PUTUSAN SIDANG PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT TODUNG MULYA LUBIS, 09 PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 09 PENGATURAN PERKAWINAN DAN PENCERAIAN BAGI ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 09 HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AUSTRALIA FAMILY LAW ACT 1975 (SUATU PERBANDINGAN), 09 LARANGAN PEMEGANG SAHAM PURA-PURA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA, 09 ANALISIS HUKUM AKUISISI PERUBAHAN TERBUKA DAN PERUSAHAAN TERTUTUP (STUDI KASUS PT. BUMI RESOURCES TBK TERHADAP PT. DARMA HENWA TBK, PT. FAJAR BUMI SAKTI DAN PT PENDOPO ENERGI BATUBARA), 09 ANALISIS PERJANJIAN OPERASI BERSAMA (JOINT OPERATING AGREEMENT) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (STUDI KASUS PERJANJIAN OPERASI BERSAMA ANTARA X DAN Y), 09 DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI INVESTASI USAHA DI BIDANG PERIKANAN (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR. PER.05MEN2008), 09 ANALISIS KLAUSULA CESSIE SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENYERAHAN HASIL JALAN TOL, 09 PENGECUALIAN JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIK RUMAH SEDERHANA PADA BANK TABUNGAN NEGARA, 09 ANALISIS PERJANJIAN DISTRIBUTOR ANTARA PT. X DENGAN PT. Y DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN INDONESIA, 09 BENTURAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PIUTANG BANK BUMN (ANALSIS PENYELESAIAN PIUTANG BANK MANDIRI), 09 SAAT LAHIRNYA PERIKATAN PADA JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM (studi kasus pada situs yesasia), 09 IMPLEMENTASI KETENTUAN PERSAINGAN CURANG MENURUT KONVENSI PARIS DALAM UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK, 09 DISTRIBUSI PASOKAN FILM PADA PENYELENGGARAAN USAHA PERBIOSKOPAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK AKIBAT MEREK TIDAK DIPRERGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN, 09 KONTRAK VERSUS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS: ANALISIS PENGECUALIAN HAK MEMESAN SAHAM TERLEBIH DAHULU DALAM EKSEKUSI GADAI SAHAM, 09 PELAPORAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN PADA CATATAN SIPIL DKI JAKARTA SERTA KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI (ANALISIS TANDA BUKTI LAPORAN PERKAWINAN CAMPURAN INTERNASIONAL NOMOR 132KHSAI20092009), 09 ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM SURAT PENAWARAN PEMBERIAN KREDIT DAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK X (PERSERO), TBK, 09 ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. DITINJAU DAN UNDANG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09 PROSEDUR PERCERAIAN DAN AKIBATNYA YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU), 09 PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DALAM PROSES PENERBITAN KARTU KREDIT SYARIAH (DIRHAM CARD) OLEH BANK DANAMON SYARIAH DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PERLINDUNGAN, 09 ANALISIS TERHADAP JUAL-BELI CAKRAM KERAS (MEDIA PENYIMPANAN DATA) BEKAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09 PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIN DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 30PDT. G2007PN. JKT. UT), 09 PEMBUKTIAN SENGKETA PATEN METODE BISNIS DI PENGADILAN NIAGA. STUDI KASUS PEMBATALAN PATEN SISTEM DAN METODE UNTUK PEMBAYARAN PENJUALAN TIKET MELALUI FASILITAS ON-LINE PERBANKAN OLEH PT GARUDA INDONESIA (PERSERO), 09 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09 PEMBATALAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK (STUDI TENTANG PUTUSAN NO.82B201PT TUN JKT, 09 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09 ANALISIS PELANGGARAN PATEN PRODUK DALAM KASUS RUBIK8217S CUBE, 09 PELAKSANAAN HAK ASUS ANAK ATAS PENETAPAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI INDONESIA (Studi Kasus Penetapan No. 946Pdt. P1998PN. Sby) ,09 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN (STUDI KASUS: PENGADUAN PARA PEMBELI PERUMAHAN BII RESIDENCE KE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PROPINSI DKI JAKARTA), 09 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN SUATU PRODUK BARANGJASA YANG DILETAKKAN DENGAN BARANG JASA LAINNYA DITINJAU DARI PRAKTEK NIAGA NEGATIF DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (PT. CV TIKI) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09 PERBANDINGAN YURIDIS PENGATURAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DAN DI BELANDA, 09 KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM LIKUIDASI BANK YANG BERBENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH, 09 PERBANDINGAN BENTUK PENGUSAHA PERTAMBANGAN BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DENGAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, 09 PEMBINAAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PERKASSA, 09 ANALISIS YURIDIS TERHADAP DUGAAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BADUNG, PR0PINSI BALI, 09 PENYERTAAN MODAL SEMENTARA OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN BANK GAGAL (STUDI KASUS: PT. BANK CENTURY, Tbk),09 TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK ATAS OPINI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS: PT KIMIA FARMA TAHUN 2001), 09 TINJAUAN YURIDIS. PERBANDINGAN TENTANG ASPEK INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA ANTARA UU NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN amp UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, 09 ANALISA HUKUM PEMBANDINGAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DALAM BADAN USAHA KOPERASI DENGAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS, 09 TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KONSUMEN KE DALAM BENTUK SUMBANGAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO.9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG, 09 PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM AKSI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM MELALUI PASAR MODAL, 09 PELANGGARAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK BERBAHAYA SEBAGAI KEMASAN MAKAN DAN MINUM, 08 ANALISIS LEMBAGA KEKUASAAN ORANG TUA PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002, 08 AKIBAT HUKUM WANPRESTASI REKSADANA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR, 09 ANALISIS HUKUM MENGENAI PENERAPAN KETENTUAN PAJAK PADA TRANSAKSI KARTU KREDIT, 10 ANALISIS HUKUM TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMATERA UTARA, 10 ANALISIS KAUSALITAS ANTARA INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN, 10 ANALISIS MENGENAI SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA, 10 ANALISIS TERHADAP PEMBELIAN KEMBALI (BUY BLACK) SAHAM BUMN MELALUI PASAR MODAL, 09 ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA MACET DALAM PRAKTIK, 10 ASPEK GLOBALISASI PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, 10 ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN LEASING DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI, 10 ASPEK YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN PT. PLN (PERSERO) WIL. SUMUT DENGAN CV. YAPINDO, 10 BENTUK-BENTUK CSR SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS TERHADAP MASYARAKAT BUYBACK (PEMBELIAN KEMBALI SAHAM ) SEBAGAI PERLINDUNGAN MODAL DAN KEKAYAAN PERSEROAN TERBATAS, 10 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG DILAKUKAN PT. PERTAMINA EP FIELD PANGKALAN SUSU TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR, 10 HAK PEMELIHARAAN DAN KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI KOTA BINJAI, 10 KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 10 LEMBAGA TRUSTS DI INDONESIA, 10 PELAKSANAAN ANALISIS TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN HUTANG DALAM KAITANNYA, 10 PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG MEDAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG DALAM LALU LINTAS PENGANGKUTAN DARAT, 09 PELAKSANAAN EKSEKUSI SITA JAMINAN DALAM PROSES PERADILAN MENURUT RBG, 10 PELAKSANAAN PERDAGANGAN ALAT-ALAT BERAT DAN MEKANISME PEMBAYARAN PADA PT UNITED TRACTORS, 10 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN RISIKO KREDIT, 10 PENGELOLAAN LIKUIDITAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA, 10 PERAN BANK INDONESIA (BI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DENGAN NASABAH, 10 PERANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2009, 10 PERANAN WAKIL PIALANG BERJANGKA DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA, 10 PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 10 PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP IKLAN DI TV, 10 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAU PIHAK KETIGA DALAM LAPORAN KEUANGAN MENYESATKAN DI PASAR MODAL, 10 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL APABILA EMITEN GAGAL BAYAR (DEFAULT) DI DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK, 10 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH INVESTOR DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA, 10 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI, 10 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENJAMIN DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (PT), 10 TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBUKA DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE, 10 TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH, 10 TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAAN ANGKUTAN BARANG TERHADAP BARANG KIRIMAN, 10 TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH BERDASARKAN PBI NO.77PBI2995 JO. NEIN. 1010PBI2008 DIKAITKAN DENGAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN, 10 TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM, 10 TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN YAYASAN OLEH ORANG ASING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 63 TAHUN 2008, 10 TINJAUAN YURIDIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN, 10 TINJAUAN YURIDIS TENTANG REKSADANA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI BAGI INVESTOR, 10 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET, 10 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKEMBANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DAN KAITANNYA DENGAN BANK SYARIAH, 10 TINJAUAN YURIDIS WARALABA (FRANCHISE) SEBAGAI PERJANJIAN INNOMINAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, 10 TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008, 10 PERUMUSAN LOCUS DAN TEMPUS DELICTI SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT CREDIT CARD FRAUD (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), 08 PELAKSANAAN PEMBUKAAN REKENING NASABAH BANK OLEH PENYIDIK GUNA KEPENTINGAN PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO), 09 PERANAN KURATOR DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, 09 ANALISIS HUKUM TERHADAP MONEY LAUNDERING DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN RAHASIA BANK PADA PERBANKAN INDONESIA, 08 PELAKSANAAN LELANG PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNG SAPON DENGAN DANA JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (JBIC ODA) LOANS ( Studi Kasus Di Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Irigasi Andalan Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta ), 08 PENYELENGGARAAN SENI PERTUNJUKAN TEATER SEBAGAI EKSPRESI HAK SENI DAN BUDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR 1945, 08 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. INDATEX KARANGANYAR, 08 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LARANGAN MENGIKUTI SELEKSI CPNS BAGI GURU DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PPMI ASSALAAM SUKOHARJO, 09 PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PHK DI DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA, 08 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 08 PENGAWASAN PEMENUHAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) PADA PERUSAHAAN SWASTA OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA, 08 PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN SUKOHARJO,08 PERANAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN SUKOHARJO, 08 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SECARA OUTSOURCING ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN PT RADITE KASIH JULUNG KEMBANG DI KOTA SURAKARTA, 07 PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRAKTEK OUTSOURCING DI SURAKARTA (STUDI DI DINAS TENAGA KERJA SURAKARTA),08 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SECARA OUTSOURCING ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN PT. MUSDIPA INTI SEJAHTERA DI KABUPATEN WONOGIRI, 09 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM KOTA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA No.361Pid. B2007PN. SKA) 09 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH PEREMPUAN DI CV TRIAS ADHICITRA SUKOHARJO 09 EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA WANITA, 07 PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK, 08 PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HUKUM PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN PADA PIHAK LAIN (OUTSOURCING) DALAM UU, 08 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI SUMUT, 07 SISTEM PENGUPAHAN PADA PEKERJABURUH TETAP DAN PEKERJABURUH HARIAN LEPAS DITINJAU DARI PERMENAKERTRANS NO. 17 TAHUN 2005 TENTANG KOMPONEN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (STUDI PENGUPAHAN PADA PT. ARWANA MAS INDONESIA), 07 PERANAN KANTOR PERWAKILAN INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA WANITA, 08 ANALISIS YURIDIS PERNJANJIAN KERJA DI KALANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PEREMPUAN DIFASILITASI OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS), 09 PENGATURAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI BURUHPEKERJA (STUDI KASUS DI BEBERAPA PERUSAHAAN), 09 EKSISTENSI SERIKAT PEKERJA DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA GUNA MENDUKUNG PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KERJA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI, 10 TELAAH PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAT DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA (STUDI KASUS DI PROVINSI GORONTALO), 08 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Boyolali) 08 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERIJINAN PEMBANGUNAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) RADIO BASE STATION (RBS) DI KOTA SURAKARTA, 08 PELAKSANAAN PENGAWASAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO, 08 PERANAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG TERMINAL PENUMPANG, 08 PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGRI SUKOHARJO). 08 EFEKTIVITAS KEBERADAAN PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN HIDUP (PKLH) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARANGANYAR, 07 PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA JIWOWETAN, KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN, 08 PENYELESAIAN KEWAJIBAN ATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KELALAIAN MUDHARIB DI BANK DANAMON SYARIAH KANTOR CABANG SOLO BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 07DSNMUIIV2000 (STUDI KASUS DI BANK DANAMON SYARIAH KANTOR CABANG SOLO), 08 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KOTA SURAKARTA, 08 RENCANA TATA KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN CITY WALK DI SURAKARTA, 08 ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DAN UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM ( Sebuah Telaah Terhadap Putusan No.155Pid. B2006PN. Bi ), 09 ANALISIS PENERAPAN YURISPRUDENSI SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA DILUAR DAKWAAN YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Perkara di Pengadilan Negeri Boyolali), 08 PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KAITANNYA DENGAN PASAL 22 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI KOTA SURAKARTA), 07 PENGGUNAAN BENTUK SURAT DAKWAAN KOMBINASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), 08 PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN UU KEIMIGRASIAN OLEH PPNS KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI), 07 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERAPAN PRODUKSI BERSIH DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH BATIK DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA, 08 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMINTAAN REHABILITASI DAN GANTI KERUGIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI), 09 IMPLIKASI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KELANJUTAN PEMBANGUNAN PUSAT INFORMASI MAJAPAHIT (PIM) DI MOJOKERTO, 09 IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI SURAKARTA, 09 ANALISIS DASAR PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MA NO. 15 K PID. SUS2007), 09 PENERAPAN KETENTUAN PASAL 64 KUHP TENTANG PERBUATAN BERLANJUT OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MARTABAT HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM HAL TERJADI CONTEMPT OF COURT DALAM PROSES PERADILAN, 08 PELAYANAN PUBLIK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) KABUPATEN SRAGEN ( Tinjauan Yuridis Penerapan One Stop Service Di Badan Pelayanan Terpadu ( BPT ) Sragen ), 08 IMPLIKASI PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 9 TAHUN 2006 SETELAH RATIFIKASI TRAKTAT NON-PROLIFERASI SENJATA-SENJATA NUKLIR (NPT), 08 PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 115 KUHAP), 08 PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA JIWOWETAN, KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN, 08 PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA ( Studi di desa Danupayan kecamatan Bulu kabupaten Temanggung ), 08 ANALISIS PUTUSAN BEBAS HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA ( STUDI PUTUSAN HAKIM NOMER. 368 Pid. B 2008 PN Ska ), 09 IMPLEMETASI PASAL 144 KUHAP TENTANG PERUBAHAN SURAT DAKWAAN PASCA PELIMPAHAN BERKAS PERKARA KE PENGADILAN ( Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo ), 09 TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN KASASI KEJAKSAAN AGUNG RI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PELANGGARAN HAM DI ABEPURA PAPUA DENGAN TERDAKWA BRIGJEN POL. DRS. JOHNY WAINAL USMAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI SUKOHARJO DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN TERHADAP PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUKOHARJO, 07 PROSES PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DITINJAU DARI SUDUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, 08 PERANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KARANGANYAR ANALISIS TERHADAP WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN EMISI EFEK DALAM PROSES PENAWARAN UMUM (INITIAL PUBLIC OFFERINGIPO) (STUDI KASUS PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA PADA PT. WAHANAARTHA HARSAKA Tbk. ), 09 PENUNDAAN PELAKSAAN KEPUTUSAN TENDER DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PTUN JAKARTA (STUDI KASUS: PUTUSAN NO. 167G2007PTUN. JKT), 09 UPAYA HUKUM STATUS BURUH SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS PADA PAILIT PT. SINDOLL PRATAMA DI MAHKAMAH KONSTITUSI, 09 KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK, 09 HAK SIAR DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA DAN PERSAINGAN USAHA: ANALISA PUTUSAN KPPU No.3KPPU-L2008 TENTANG KEPEMILIKAN HAK SIAR EKSKLUSIF BARCLY8217S PREMIER LEANGUE OLEH ASTRO GROUP, 09 FUNGSI DAN PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.11 TAHUN 2002, 10 PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN OTOMOMI DAERAH, 10 TATA CARA MASUKNYA PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM SUATU SENGKETA TATA USAHA NEGARA, 09 TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, 10 TUGAS POKOK BAPPEDA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH, 10 Judul Contoh Skripsi Hukum Perdata KODE O.25 (MS WORD) HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN PSIM YOGYKARTA, 05 KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE, 05 KEBIJAKAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN DAN BADAN USAHA TETAP (B. U.T) DALAM SISTEM USAHA DAGANG MULTI LEVEL MARKETING DI YOGYAKARTA, 04 PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK BTN CABANG YOGYAKARTA, 05 EFEKTIVITAS DALAM MELAKUKAN KONTROL TERHADAP PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KHUSUSNYA PADA PERUSAHAAN KUNINGAN DI JUWANA, KABUPATEN PATI HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 06 IMPLEMENTASI PASAL 22 UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI TERHADAP PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER (Studi terhadap Putusan KPPU mengenai Kasus Penjualan Tanker PT. Pertamina), 05 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN KUITANSI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN ATAS ADANYA GUGATAN WANPRESTASI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No.24Pdt. G1999PN. CLP), 05 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DI KABUPATEN BLORA PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 (Studi Kasus di Kabupaten Klaten), 04 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN PT. PERWITA KARYA TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE A DI GIWANGAN KOTA YOGYAKARTA, 04 PELAKSANAAN TRANSAKSI GADAI TANAH MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN, 06 PERANAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA KARYA MUSIK DI JOGJAKARTA, 05 PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA, 04 KAJIAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGATURAN OTONOMI DESA, 05 PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYELENGGARAAN WARTEL ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARTEL DI KODYA YOGYAKARTA, 01 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN PENTARIFAN TUNGGAL PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA,05 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI MELALUI E-COMMERCE, 05 KONSEKWENSI LOGIS YURIDIS BERLAKUNYA UNDANG UNDANG TENTANG PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS PERANAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS PASAL 17 UNDANG-UNDANG DASAR 1945), 05 PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ( Tinjauan Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974), 94 PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG ASING (Studi di Pengadilan Negeri Malang), 99 PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM (KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN IMAM MADZHAB), 04 TANGGUNG JAWAB PIHAK HOTEL DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI HOTEL AMBARUKMO YOGYAKARTA PELAKSANAAN PEWARISAN DI KALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN GODOMANAN YOGYAKARTA, 05 PERANANA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGGARONG KEBUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR), 98 PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG, 08 PENENTUAN PENCIPTA ATAS LAGU 23 JULI DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PIHAK THOMAS GIGI DAN DJ. RIRI MELAWAN PT. RAPI FILMS), 06 PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN PEKERJAAN SITE AKUISISI (SITAC) PT EXCELCOMINDO PRATAMA TBK ANTARA PT BOER PROPERTI INDONESIA DENGAN PT LARAS SURYA MANDIRI PENENTUAN PENCIPTA ATAS LAGU 23 JULI DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PIHAK THOMAS GIGI DAN DJ. RIRI MELAWAN PT. RAPI FILMS) PEMAKAIAN MEREK DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN YANG MELAWAN HUKUM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT GARUDA KHUSUSNYA PENGANGKUTAN S FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG DIPERGUNAKAN BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER TRANSAKSI EFEK DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI BURSA EFEK JAKARTA SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEJAK BERLAKUNYA KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN Judul Contoh Skripsi Hukum Perdata HARD COPY KODE O.14 PERANAN LURAH DESA DALAM SISTEM PEMERINTAH DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 TTG PEMERINTAH DESA2006 SISTEM PEMBAYARAN HUTANG, BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH PT. INDOSAT. JAKARTA PERANAN LURAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI DESA SRIKAYANGAN KEC. SENTOLO KAB. KULONPROGO2003 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERETA API (PERSERO) DENGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG KERETA API DI BANDUNG 8211 05 PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM ( KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN IMAM MADZHAB) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN) DI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO ) DAERAH OPERASI VI YOGYAKARTA SISTEM PEMBAYARAN HUTANG, BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH PT. INDOSAT. JAKARTA PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN DI PT RADIO GERONIMO YOGYAKARTA PERTANGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSEPTIF HKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA PURWOBINANGUN. PAKEM SLEMAN) PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARUNG TELEKOMUNIKASI DALAM MELAYANI JASA TELEKOMUNIKASI DI KOTAMADYA SURAKARTA TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA PENERAPAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DI KAB BANTUL, 04 BANK AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM (STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI), 04 PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974, 04 CEK MUNDUR DAN PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTEK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 95 PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KARYA MANDIRI, KUNINGAN JAWA BARAT, 08 PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (TINJAUAN BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1974), 94 HAK DAN KEWAJIBAN TUNGGU TUBANG TERHADAP HUKUM WARIS ADAT SEMENDO (DARAT) SUMATERA SELATAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM, 91 UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP OBYEK WISATA SITUS DAN CAGAR BUDAYA CANDI BOKO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA, 07 PELAKASANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN SLEMAN, 07 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK DI INDONESIA, 01 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PRODUK AIR MINUM ISI ULANG DI KAWASAN UMBULHARJO YOGYAKARTA, 09 SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA (STUDY KASUS TANAH KAS DESA SUMBERHARJO KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA), 05 TRANSAKSI EFEK DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI BURSA EFEK JAKARTA. 04 PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA JOGJAKARTA. 04 ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA (STUDI ATAS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN). 04 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DI PERUSAHAAN ASURANSI BUMI PUTERA TEMANGGUNG TAHUN 1990-2000. 03 Judul Contoh Skripsi Hukum Perdata KODE E 12 PENGANGKATAN ANAK WNI OLEH ORANG ASING 99 TANGGUNG JAWAB PENERBIT TERHADAP PENERBITAN BILYET GIRO YANG TIDAK ADA DANANYA 99 DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK 99 PROBLEMATIKA PERWAKAPAN TANAH HAK MILIK DAN CARA PENYELESAIAN (STUDI DI KUA KEC. GONDANG LEGI KAB. MALANG) 97 TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGALENGAN UDANG TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN STUDI KASUS PERUSAHAAN PENGALENGAN UDANG DI SITUBONDO 99 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI ANTARA PN PERTAMINA BALIKPAPAN DENGAN UNION OIL COMPANY (UNO GAL) STUDI DI PN PERTAMINA BALIKPAPAN 99 PENERAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TH 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGGARONG KALTIM 98 PERBANDINGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAL PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM ISLAM 97 PERAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KODYA YK 97 PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PT. ASERINDO SEBAGAI PENJAMIN SURETI BOND WILAYAH JATENG DIY 02 PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA 03 KEDUDUKAN HUKUM PETOK D DALAM PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 5 TH 1960 01 GUGATAN PEMBATALAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (PELELANGAN NEGARA WILAYAH BANDUNG II JABAR) 02 TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN PERCERAIAN KARENA ISTRI MENJADI TKI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 04 UPAYA PENYALURAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA YK 04 TANGGUNG JAWAB LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING DENGAN SISTEM OPERATING LEASE SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN SUATU PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI CV. PRIMA COMPUTER YK) 01 PROSPEK PENYELESAIAN HUKUM YANG DILAKUKAN TENTANG KASUS PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER DI PERUSAHAAN RAMBI SORFT MENURUT UU NO. 16 TH 2002 04 PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOTAK POS PADA PT. POS INDONESIA DI DAERAH TINGKAT II KODYA YK 99 TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELESAIAN UTANG BLB MELALUI SKIM PENYELESAIAN UTANG BLBI MELALUI SKIM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM 04 PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA TINGKAT II CIREBON 97 TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PENGIRIMAN BELANJA LEWAT POS (MAIL ORDER) DI KANTOR BESAR PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG YK 97 TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBUKA DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL 04 PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI WILAYAH KODYA YK 01 PELAKSANAAN PENGANGKATAN WALI SERTA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANTI ASUHAN DI KODYA YK 95 IMPLEMENTASI HUBUNGAN KELUARGA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI ERA OTONOMI DI PROP. RIAU TH 2003-2004 04 TINJAUAN YURIDIS TENTANG BERAKHIR NYA PERSEROAN TERBATAS DALAM PRAKTEK 92 PERAN SERTA ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA 99 TINJAUAN YURIDISI TERHADAP MASALAH PERTANAHAN BERKAITAN DENGAN PENATAAN RUANG 95 TRANSAKSI EFEK DALAM SISTIM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI BEJ 04 TANGGUNG JAWAB EMITEN DAN WALI AMANAT TERHADAP OBLIGASI TIDAK DIBAYAR 04 TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM 8211 04 PELAKSANAAN TRANSAKSI BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 2 TH 1960 DI KEC. SEWON KAB. BANTUL 05 PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP 21, N) YK 05 PELAKSANAAN UU NO. 3 TH 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DI DAERAH KAB. KEBUMEN 95 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERETA API (PERSERO) DENGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG KERETA API DI BANDUNG 05 IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIA 04 SISTEM PEMBAYARAN HUTANG BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHAROBAH PT. INDOSAT YK 05 PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSCUKTORIAL DAN SEGALA EKSESNYA DI PN PADANG 02 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARUNG TELEKOMUNIKASI DI KODYA SURAKARTA 97 DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU HUKUM 8211 05 PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UU NO. 1 TH 1994 DI KODYA YK 97 SANKSI ADAT CAROK BERKAITAN DENGAN PASAL 340, 338 DAN 391 DATI II SUMENEP MADURA 03 PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK MILIK RUMAH PADA BANK DANAMON CABANG PAGAR ALAM SUMSEL 03 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN MELALUI E-COMMERCE 05 PERILAKU MENGGADAIKAN MASYARAKAT JONGRANGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) DENGAN JAMINAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKHMT) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CAB. KATAMSO YK - 04 PENGARUH PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENINGKATAN PAD KAB. SLEMAN 03 TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN HAK TANGGUNG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BRI UNIT POCOWINATAN YK 05 PELAKSANAAN TURUN WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI KEL. REJOWINANGUN KEC. KOTAGEDE KOTA YK 04 TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JASA KERETA API DI PT. HERONA EXPRESS YK 04 PELAKSANAAN GARANSI BAGI KONSUMEN SEPEDA MOTOR MERPATI MOTOR 04 PELAKSANAAN ASURANSI JIWA DALAM KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA PERSERO CABANG JL. MAGELANG YK 04 PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK BPD DIY CABANG SENOPATI 05 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN TRANSAKSI EELKTRONIK BANKING MELALUI AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM) STUDI KASUS DI BANK MANDIRI CABANG DILI TIMOR LESTE 04 PERANAN BADAN PERWAKAFAN DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN PERANAN PEMERINTAH DI DESA PADA PELAYANAN MASYARAKAT DI DESA SENDANG ARUM KEC. MINGGIR KAB. SLEMAN 04 PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PAPMI (PERHIMPUNAN MODE INDONESIA) DENGAN PERAGAWAN DAN PERAGAWATI TENTANG PERAGAAN BUSANA DI KTA YK 05 TINJAUAN YURIDIS PENANGAN BANK BERMASALAH OLEH BANK INDONESIA MELALUI PROSES MERGER 8211 02 STUDI PERBANDINGAN TERHADAP KEDUDUKAN PENGURUS SUATU PT MENURUT UU NO. 1 TH. 1998 DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD 99 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU HAK CIPTA 01 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG DAN DESAIN GRAFIS PADA KAOS DADUNG DI PT. MANDRIAN DARI TINDAKAN PEMALSUAN UANG DAN PENIRUAN 99 PRAKTEK PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) YANG MENGGUNAKAN KONTROKSI PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH HAK MILIK DI KOTAMADYA DATI II YK 00 PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN DI PT. RADIO SERONIMO YK 01 PERJANJIAN MENGULANGSEWAKAN PADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA YK 02 PELAKSANAAN PENYELENGGARAAAN PONDOKAN DI KEL. DEMANGAN KEC. GONDOKUSUMAN KOTA YK 04 PRINSIP KETERBUKAAN DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL 05 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN PAKET POS PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG YK 05 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA NO. 907MENKESSKVII2002 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR DI KEC. KOTAGEDE YK 05 TANGGUNG JAWAB PIHAK HOTEL DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI HOTEL AMBARUKMO YK 00 PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK BRI CABANG SEMARANG 02 ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA DAN PERKEMBANGANNYA DALAM PRAKTEK DI DIY PERANAN PT. KLIRING DEPOSIT EFEK INDONESIA SELAKU LEMBAGA PENYELENGGARA JASA KLIRING PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK DAN PENYIMPANAN DI BEJ 95 FUNGSI DAN KEDUDUKAN PENJAMIN EMISI DALAM PROSES GO PUBLIK 95 DISPENSI PENCATATAN KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH KOTA YK 04 TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI PT. (PERSERO) DANAREKSA DENGAN ADANYA LEMBAGA REKSADANA MENURUT KEPPRRE NO. 53 TH 1990 95 TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SKMENKAU NO. 316 KMK 0161994 DALAM RANGKA MEMAJUKAN USAHA BAGI PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI DI JATENG 96 PEMAKAIAN MEREK DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN YANG MELAWAN HUKUM 93 TINJAUAN YURIDIS TENTANG NO. 21 TH 1961 TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK DI JAKARTA 96 FUNGSI DAN PERANAN PT. (PERSERO) DANAREKSA DALAM PEMASYARAKATAN SAHAM PT. GO PUBLIK MELALUI PASAR MODAL 96 STUDI IMPLEMENTEASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA 04 PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SARANGAN TAWANGMANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPPRES NO. 55 TH. 1993 04 PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA GUDANG BARANG LEMPUYANGAN MILIK PT. KAI DAOP VI YK 00 PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA PERUSAHAAN DI KAB. HULELANG 92 PERJANJIAN SEWA MENYEWA BIS PADA PERUSAHAAN OTOBIS EFISIENSI DI DAERAH KAB. KEBUMEN 05 PENGARUH PENGIRIMAN PASUKAN MULTINASIONAL KE TIMOR-TIMOR TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDONESIA 8211 00 PELAKSANAAN PENERAPAN BAKU MUTU LINGKUNGAN BAGI RSUD WONOSARI DI KAB. DATI II GUNUNG KIDUL 98 PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS PERHUTANAN DAN KONSERVASI TANAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KUALITAS HUTAN LINDUNG DI DAERAH TINGKAT II SLEMAN 99 PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA OLEH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SEMARANG 98 PELAKSANAAN ASURANSI KESEHATAN MAHASISWA BERDASARKAN PP NO. 69 YH 1991 JO PP. NEIN. 6 TH 1992 PADA PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA 02 FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG DIPERGUNAKANNYA BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER DIBANDINGKAN DENGAN FIRMA DALAM PRAKTEK DI DIY 00 KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENYELESAIAN RISIKO YANG DITERAPKAN OLEH PT. (PERSERO) JAMINAN BURSA KOMODITI DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONTRAK PERJANJIAN 01 PELAKSANAAN EKSPOR TEMBAKAU PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DENGAN MENGGUNAKAN LC STUDI KASUS PT. PERKEBUNAN X (PERSERO) KEBUN KEBENARANGAYAMWEDI BIRIT KLATEN 03 PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL KECELAKAAN PENUMPANG OLEH PT. (PERSERO) JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG PENGANGKUTAN LAUT ANTAR PULAU DI PROP. SULTRA 05 KREDIT USAHA TANI MACET (STUDI KASUS KUD PAMONG MITRA KEC. PARAKAN KAB. TEMANGGUNG) 05 SURAT KEPUTUSAN MEMPERINDAG NO. 527MPUKEP2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA SEBAGAI PENANGGULANGAN IMPOR GULA ILEGAL 98 PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA OLEH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SEMARANG 05 HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DI YK 96 PELAKSANAAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YK 05 TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UU NO. 3 TH. 1992 TENTANG JAMINAN TENAGA KERJA (PELAKSANAAN PROGRAM JAMIAN PT. KAI (PERSERO) DAOP VI YK) 04 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 8 TH. 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT DI WILAYAH KOTA YK PROP DIY) 04 PERKEMBANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SETELAH ADANYA KASUS SERANGAN AMERIKA SERIKAT KE INDONESIA YANG DILANCARKAN PADA TANGGAL 20 MARET 2003 05 PENDAFTARAN HAK PAKAI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB. BANDUNG KEPADA BEKAS TRANSMIGRAM TIMOR-TIMOR KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (KAJIAN KOMPARASI ANTARA KUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN 4 MADZHAB BESAR) 8211 03 PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM (KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DENGAN 4 MADZHAB BESAR) 03 HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN KRUPUK JARING MAS DI KAB. REMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMASARAN PRODUKSINYA 92 ASPEK YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BARANG DENGAN MENGGUNAKAN ALAT ANGKUT OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUTAN CV. SRIWIJAYA BANGKIT DI SEMARANG 91 PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN KERJA SAMA PT. SANDI FURNITURE SEMARANG DALAM SISTEM SUB-KONTRAKTING GUNA MENUNJANG PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN ROTAN 92 PERANAN BARANG JAMINAN DAN PERJANJIAN KREDIT DALAM KAITANNYA PENGURUSAN PIUTNAG NEGARA DI KANWIL V BUPLU PROP. JATAENG 93 KEBIJAKAN PERUM DAMRI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN ANGKUTAN KOTA DI KODYA SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA 94 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI TP. DIENG DJAYA KALIANGET KAB. WONOSOBO 93 PENGARUH PP. NO 171998 TERHADAP USAHA PELAYARAN NASIONAL DI PT. PELNI SEMARANG 92 STUDI PENDAHULUAN MENGENAI CARA KERJA BKPMD TINGKAT I JATENG DALAM PELAKSANAAN PMAPMDN DI WILAYAH PROP. JATENG 93 PERANAN PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN III CABANG TANJUNG EMAS DALAM MENUNJANG OPERASIONALNYA PELBUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG 92 T INJAUAN HUKUM PERANAN AGEN PERUSAHAAN DALAM MENUNJANG DISTRIBUSI HASI PRODUKSI PT. KUBOTA INDONESIA DI SEMARANG 92 PROSES PEMASARAN HASIL PRODUKSI UBIN DAN TERASO MERK BADAK DI KODYA SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA 92 PERALIHAN DARI PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DI PT. PERKEBUNAN XVIII (PERSERO) SEMARANG 93 PERANAN BULOG JATENG DALAM PENYALURAN BERAS PADA GOLONGAN ANGGARAN DAN GOLONGAN NON ANGGARAN 92 PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI KUK 94 INTERAKSI DESA KOTA DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASALAH KEPENDUDUKAN DI KODIA SEMARANG 92 PERANAN PT. CENTRAL JAVA MARINE PRODUCTS CO (PT. GEJAMP) SEMARANG DALAM MENINGKATKAN EKSPOR UDANG SEBAGAI SALAH SATU EKSPOR NON MIGAS 92 PENGARUH KWALITAS PRODUKSI TERHADAP PEMASARAN PADA PT. AMOR ABADI SEMARANG 94 PERANAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) ATAS BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) SEMARANG TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK-BANK PEMERINTAH DI JATENG 8211 93 USAHA-USAHA PEMERINTAH DALAM MENGGALAKKAN PENERAPAN STANDARISASI INDUSTRI (SSI) TERHADAP PRODUKSI GENTENG PRESS DI KAB. DATI II KUDUS 92 KLASIFIKASI ROTAN DALAM MENUNJANG DEVISA NEGARA (STUDI KASUS PT. SANDI FURNITURE DAN PERMASALAHANNYA) 8211 92 TINJAUAN YURIDIS PERUM PERUMNAS DALAM PENGADAAN PERUMAHAN DI KOTAMADYA SEMARANG 94 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG KHUSUSNYA BAHAN POKOK MILIK DOLOG SEBELUM DAN SESUDAH SAMODRANISASI DI PELABUHAN TANJUNG MAS SEMARANG 93 PERANAN DAN FUNGSI KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TANGGAL 21 NOVEMBER 1988 DALAM MENUNJANG KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR NON MIGAS DI JATENG 91 STUDI PENDAHULUAN MENGENAI CARA KERJA BKPMD TINGKAT I JATENG DALAM PELAKSANAAN PMAPMDN DI WILAYAH PROP. JATENG 93 PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM HUBUNGAN HUKUM PT. PHAPROS SEBAGAI PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR -90 PERANAN BARANG JAMINAN DAN PERJANJIAN KREDIT DALAM KAITANNYA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DI KANWIL V BUPLN PROP JATENG 93 HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN KRUPUK JARING MAS DI KAB. REMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMASARAN PRODUKSINYA 92 STUDI BANDING TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG ANTARA PERUM POS DAN GIRO WONOGIRI DENGAN PT. ELTEHA INTERNA KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN PENERBIT BUKU PT. INTAN PARIWARA KLATEN PADA PT. ASTEK DITINJAU DARI UU NO. 2 TH 1951 92 PERKEMBANGAN ANGKUTAN UDARA DALAM USAHA MENINGKATKAN PELAYANAN JASA PENERBANGAN DI BANDAR UDARA AKHMAD YANI SEMARANG 92 PERANAN PERWAKILAN BPKP PROP. JATENG SEBAGAI SATU UNSUR APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH 92 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG PADA KANTOR BIDANG MEROLOGI SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA 93 PERANAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PROP DATI I JATENG TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN BUMD DI WILAYAH JATENG 92 DAMPAK KEBIJAKSANAAN DEREGULASI DEBIROKRATISASI INDUSTRI KHUSUSNYA INVESTASI DARI INDUSTRI TEKSTIL DI KODIA SEMARANG DAN SEKITARNYA 92 TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS PERUM TELKOM MENJADI PERSERO TELKOM 92 BEBERAPA ASPEK HUBUNGAN HUKUM ANTARA KREDITOR DAN DEBITUR PADA KREDIT INTENSIFIKASI SARAT KARUNG RAKYAT (ISKARA) 92 PENERAPAN UU NO. 8 TH 1983 DAN KAITANNYA DENGAN PT. BITRATEX SEBAGAI PERUSAHAAN PMA 91 KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG BPKP (STUDI PERWAKILAN BPKP PROP. JATENG) 98 PELAKSANAAN EKSPOR UDANG DI PT. CEJAMP KOTAMADYA SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA 94 TINJAUAN YURIDIS PERKEMBANGAN PENGGUNAAN BILYET GIRO BESERTA PERMASALAHANNYA DALAM LALU LINTAS PERDAGANGAN MELALUI BANK PEMBANGUNAN INDONESIA DI SEMARANG 93 PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI KUK 94 PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI KUK 94 PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA KHUSUSNYA PENGANGKUTAN BARANG MENURUT ORDONASI PENGANGKUTAN UDARA INDONESIA (STBL-1939100) DAN PERMASALAHANNYA DI KODYA SEMARANG 93 USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN BKPMD JATENG DALAM RANGKA MENDORONG PERUSAHAAN DENGAN FASILITAS MODAL DALAM NEGERI UNTUK MENINGKATKAN EKPOR NON MIGAS 92 PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROP. RIAU 06 PERANAN PT. DANAREKS SEKURITAS DALAM MENJAGA LIKUIDITAS PERDAGANGAN OBLIGASI RITEL DI PASAR SEKUNDER 05 PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAP (PIAIW) DALAM RANGKA MENERTIBKAN TANAH WAKAF SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PP NO. 28 TH 1997 00 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PENYIAR ANTARA PENYIAR TELEVISI DENGAN TVRI STASIUN YK 00 PELAKSANAAN PERJANJIAN POLA TURN KEY ANTARA PT. TELKOM INDO PRIMAKARYA 00 PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DAERAH KAB. REMBANG 05 PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MAY BRAT DI KEC. AIFAT KAB. SORONG SELATAN 06 ASPEK PERDATA DALAM PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA OPERASI MEDIS DI RSUD KAB. BANTUL 00 LETTER SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN LETTER C SEBAGAI JAMINAN DI BRI UNIT DLINGO) - 06 TANGGUNG JAWAB BORG TOCHT TERHADAP DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG UANG 06 AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN BAGI YANG BERAGAMA ISLAM SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TH. 1974 DI DAERAH KAB. BANTUL (STUDI KASUS DI PA BANTUL) 06 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN TENAGA PENGAJAR PADA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL BAHASA INGGRIS INTENSIF ENGLISH COURSE CABANG YK 05 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN TENAGA PENGAJAR PADA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL BAHASA INGGRIS INTENSIF ENGLISH COURSE CABANG YK 05 PELAKSANAAN JUAL BELI HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK PASANGAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KODYA TINGKAT II MALANG) 96 PELAKSANAAN PEWARISAN DIKALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. GONDOMANAN YK 05 PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK 8211 05 PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. NGAGLIK KAB. SLEMAN 05 PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 2 TH. 1960 DI KEC. SEMANDING KAB. TUBAN 05 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA BIDANG PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU NO. 12 TH 1997 99 PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN 03 PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT 00 ROLLOVER COMMERCIAL PAPER JATUH TEMPO DAN ALTERNATIF PERLINDUNGANNYA BAGI INVESTOR 99 PELAKSANAAN PEWARISAN DIKALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. GONDOMANAN YK 05 PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN CURANG 02 TANGGUNG JAWAB PT. BCA TBK DALAM PENYELENGGARAAAN INTERNET BANKING STUDI KASUS PADA KANTOR PT. BCA TBK JL. JENDRAL SUDIRMAN PROP. DIY 06 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IJIN REKLAME DI KAB. SLEMAN 06 PERTANGGUNGJAWABAN PT. KAI TERHADAP PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DI STASIUN TUGU YK 06 IMPLEMENTASI PASAL II UU NO. 36 TH 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENGGUNA FREKUENSI ILEGAL RADIO AMATIR DAN RADIO ANTARA PENDUDUK INDONESIA DI KOTA YK 8211 05 PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BAGI PENGGUNA KECIL PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KAB. DATI II BANTUL 02 TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINERAL ISI ULANG PADA DAERAH KAB. SLEMAN 05 JUAL BELI PAKET WISATA PADA BIRO PERJALANAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI KOTAMADYA YK 02 SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA 05 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PRAKTEK PELAYANAN KREDIT UMUM PEDESAAN DENGAN FLAFOND SAMPAI DENGAN 3 JUTA DI BRI UNIT NGASEM YK 05 PROSES KLIRING ATAS WARKAT BILYET GIRO YANG DILAKSANAKAN PADA BANK NIAGA DIY 06 PROSES PENGADILAN BAGI PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI YK 05 ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ANAK DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK DENGAN INDUK PERUSAHAAN BUMN (PERSERO) 06 PELAKSANAAN PERJANJIAN SWEWA MENYEWA SOUND SYSTEM PADA STUDIO MUSIK CV. SHAKA MULTI IRAMA DI YK 00 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA POS KILAT KHUSUS PADA PT. POS INDONESIA YK 04 PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG 06 PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DI KAB. BANTUL PROP DIY PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DI KAB. BANTUL PROP DIY PERKEMBANGAN INVESTASI ASING PADA ERA OTONOMI DAERAH DI PROP RIAU 06 TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JASA KERETA API DI PT. HERONA EXPRESS YK PENEGAKAN NORMA HUKUM DALAM UPAYA KUALITAS GARAM BERYODIUM DI KAB. PATI 04 HAK TERTANGGUNG UNTUK MEMPEROLEH PENGGANTIAN BIAYA PENGOBATAN DALAM ASURANSI KESEHATAN GAJAH MADA MEDICAL CENTRE (GMC) YK 06 PELAKSANAAN SURETY BAND DI PT. ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967 CABANG YK 06 PELAKSANAAN KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN AKIBAT PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN KE PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DI PT. TVRI (PERSERO) 05 PERANAN DINAS PERHUBUNGAN PROP. DIY DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BUS PERKOTAAN DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN YK 8211 05 PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI BIDANG 206. PELAYANAN NIAGA NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS 05 FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT DITINJAU DARI SEGI PENGAMANANNYA DALAM PRAKTEK DI PT. FIF YK 05 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI VETERAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMAN 8211 07 Incoming search terms: Related posts: